LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI MASYARAKAT INDONESIA

LBH Amin

Di era Reformasi yang tengah kita nikmati bersama ini, ternyata penegakkan hukum belum berjalan sesuai dengan harapan. Sering kali kita mendengar dan membaca berita di koran dan televisi, tentang fenomena dimana hukum sangat tajam kepada rakyat kecil, tetapi tumpul kepada para elite dan kaum kalangan atas. Hal ini jelas menggambarkan ketidakadilan hukum dimana hukum telah kehilangan rasa keadilan dan moralitas. Rasa keadilan dalam masyarakat seakan telah mati. Jika kondisi ini berlanjut, rakyat terus menjadi korban. Tanpa suatu perlindungan hukum, mereka mudah diincar dan dijerat oleh hukum. Akibat berikutnya, masyarakat bakal semakin kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan pemerintah. Selain ketidakadilan dalam memperoleh keadilan di Pengadilan, masyarakat Indonesia juga masih kerap dibebani oleh Birokrasi yang korup.  Birokrasi yang semestinya melindungi dan melayani rakyat justru malah menindas dan mempersulit rakyat.

Berangkat dari situasi dan fenomena hukum tersebut, Bapak Juventhy M Siahaan, SH.,  MH dan Bapak Agung Budi Raharjo, SH., MH yang sehari-harinya berprofesi sebagai Advokat pada kantor hukumnya masing-masing, terdorong untuk melahirkan suatu lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan advokasi hukum guna membela hak-hak dari rakyat kecil yang menjadi korban ketidakadilan dari suatu Peradilan yang sesat. Keinginan dan cita-cita luhur tersebut akhirnya diwujudkan dengan mendirikan Lembaga Bantuan Hukum yang diberi nama Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Masyarakat Indonesia atau disingkat LBH AMIN.  LBH AMIN didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2016. Di usianya yang relatif masih muda tersebut, LBH AMIN diharapkan dapat langsung melakukan terobosan-terobosan hukum dengan memberikan advokasi hukum tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Pelayanan dan bantuan hukum yang akan diberikan oleh LBH AMIN nantinya  akan menyasar khususnya sebagian besar masyarakat Indonesia yang tergolong tidak mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat secara normal. Disamping itu LBH AMIN juga diharapkan dapat menumbuhkan, mengembangkan serta meninggikan kesadaran hukum dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-haknya sebagai subjek hukum.

Program kerja LBH AMIN dimanifestasikan kedalam 2 divisi, yaitu: Divisi Litigasi dan Divisi Advokasi Kebijakan Publik dan Jaringan Antar Lembaga. Divisi Litigasi adalah Divisi yang memberikan pelayanan hukum. Kegiatan divisi ini adalah memberikan konsultasi hukum, pendampingan dan pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan bagi mereka pencari keadilan terutama yang mengalami ketidakadilan dan lemah secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara Divisi Advokasi Kebijakan Publik Dan Jaringan Antar Lembaga bertugas untuk melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan adalah melakukan kajian kritis terhadap berbagai produk hukum dan kebijakan publik yang merugikan masyarakat serta melakukan berbagai upaya untuk mengkampanyekan usulan-usulan perubahan kebijakannya dalam berbagai bentuk, seperti lokakarya, dialog publik, talkshow, penyuluhan hukum, seminar dan lain-lain. Selain itu, Divisi ini juga bertugas untuk menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang hukum baik yang ada di Pemerintahan maupun lembaga swasta.

Artikel Terbaru: