Tax Amnesty

Apa itu Tax Amnesty?

Pertanggal 1 juli 2016 lalu presiden dan jajarannya telah meresmikan adanya program pengampunan Pajak melalui UU no 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau yang kerap kali disebut dengan Tax Amnesty. Tax Tmnesty ini sendiri adalah merupakan produk kebijakan pemerintah di mana kebijakan ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih sadar dalam menjalankan kewajiban iuran pajak kepada Negara guna tercapainya kesejahteraan didalam Negara itu sendiri, selain itu dengan adanya program ini Pemerintah berupaya untuk merelokasikan asset-asset masyarakat yang berada diluar negeri untuk dikembalikan ke dalam negeri guna membantu pemerintah dalam upaya mensejahterakan Negara. Sebelum membahas lebih jauh mengenai program Tax Amnesty, ada baiknya kita mengetahui tentang pengertian pajak, hubungan serta sejarah singkat mengenai proses lahirnya program pemerintah tersebut.

Apa itu Pajak?

Berdasarkan beberapa definisi yang didapatkan penulis mengenai pajak, ada beberapa pendapat para ahli dan undang undang tentang definisi dari pajak itu sendiri seperti:

  • Menurut Undang Undang Pajak Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  • Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
  • Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani, Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan, tidak mendapatkan prestasi dan langsung dapat ditunjuk untuk pembiayaan pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian baik dari undang undang ataupun dari beberapa ahli, penulis menyimpulkan bahwasanya pajak adalah sebuah kontribusi berupa iuran yang sifatnya diwajibkan kepada rakyat untuk di serahkan kepada Negara, yang nantinya iuran yang terkumpul di gunakan untuk membiayai keperluan Negara yang ditujukan untuk kemakmuran Negara itu sendiri. Setelah kita sudah mengerti tentang definisi pajak itu sendiri, lantas apa manfaat, fungsi pajak? Pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak. Di antaranya adalah sebagai berikut:

  • Fungsi Anggaran (Budgetair): Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (fiscal function), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar;
  •  Sebagai Alat Pengatur (Regulerend): Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu;
  • Sebagai Alat Penjaga Stabilitas: Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan;
  • Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

Bagaimana Manfaat Pajak bagi Perekonomian Negara?

  • Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquiditing, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
  • Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
  • Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquiditing dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
  • Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

Setelah kita mengetahui tentang pajak, fungsi dan manfaat pajak itu sendiri bagaimana, para pembaca masih ingin menunda nunda yang menjadi kewajiban kita sebagai warga Negara yang baik, orang bijak bayar pajak. Bilamana kita sudah mengerti maksud dan tujuan pajak itu sendiri mari kita menggali lebih mendalam tentang program kebijakan pemerintah mengenai Tax Amnesty, siapa saja obyeknya dan bagaimana cara atau prosedur dan sistem dari Tax Amensty itu sendiri.

Latar Belakang lahirnya kebijakan Tax Amnesty

Faktor-Faktor yang melatarbelakangi kelahiran program Tax Amnesty antara lain berikut ini

  • Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menjelaskan, jumlah pembayar pajak di Indonesia masih sangat minim. Dari jumlah populasi Indonesia sebanyak 240 juta jiwa, hanya 8 juta orang yang bersedia membayar pajak dan berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, saat ini baru hanya ada 60 juta orang yang sudah wajib kena pajak dan dari jumlah orang yang sudah wajib kena pajak tercatat sudah ada 20 juta orang yang memiliki identitas nomor pokok wajib pajak (NPWP). Bilamana kita berkaca oleh Negara tetangga angka 20 juta yang memiliki identitas NPWP tersebut masih sangatlah kecil bila kita bandingkan dengan Negara Negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura.

  • Kepatuhan Wajib Pajak

Dari jumlah wajib pajak yang terdaftar maka kita bisa melihat bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya kepada Negara. Dalam hal ini ada beberapa hal yang mendasari masyarakat akan tingkat kesadaran tentang kewajiban itu sendiri seperti halnya:

  1. Masyarakat tidak patuh terhadap Undang- Undang Pajak;
  2. Masyarakat sendiri belum mengerti tentang pengetahuan dari pajak;
  3. Masyarakat masih sekedar mencoba coba;
  4. Masyarakat masih kurang percaya kepada aparat pajak;
  5. Pajak belum menjadi kebudayaan masyarakat Negara Indonesia
  6. Sistem dari pelaporan pajak itu sendiri masih terbilang sulit;
  7. Penerapan sistem bebas pajak di Negara Negara lain;
  • Perkembangan pertumbuhan ekonomiDewasa ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami pelemahan dimana pertumbuhan ekonomi tersebut hanya mencapai sebesar 4,79 persen saja, hal ini menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia terendah selama 6 tahun belakangan ini, dan ini adalah kali pertama ekonomi Indonesia berada di bawah 5 persen sejak 2009, ketika terjadi krisis keuangan global, mungkin ini salah satu dampak dari pertumbahan ekonomi global yang sedang melemah dan jumlah kesadaraan wajib pajak di Indonesia yang kurang berbudaya.
  • Basis Pajak

Bila melihat tolak ukur basis pajak kita dimasa lalu secara fisik, biaya, atau karakteristik lain dari objek pajak merupakan nilai moneter dari laba dewasa ini pada saat pemerintahan kepresidenan bapak Joko Widodo (Jokowi) ingin merubah atau mereformasikan basis pajak lalu ke era yang lebih modern yang lebih sempurna dengan lahirnya peraturan mengenai pengampunan pajak, sekedar pebanding efektivitas Tax Amnesty dalam menarik modal (repatriasi) sudah dilakukan di negara-negara lain, seperti Italia, Portugal, Argentina, Yunani, dan Belgia.

Apa hubungan Pajak dengan Tax Amnesty?

Berdasarkan Undang Undang No 11 tahun 2016, definisi dari tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam peraturan Undang Undang itu sendiri. Bila dijelaskan lebih sederhana tax amnesty adalah suatu program kebijakan pemerintah dimana wajib pajak diminta pertobatanya dengan cara mengungkapkan hartanya agar terlepas dari sanksi administrasi.

Keberlangsungan tax amnesty ini akan dilakukan selama 10 bulan dengan 3 periode pengajuan dimulai dari Juli 2016 hingga April 2017 serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan beban biaya yang berbeda beda.

Berikut tabel penjelasan periode pengajuan: tax-amnesty

Siapa Subyek dari Kebijakan Tax Amnesty?

Bilamana kita berbicara mengenai siapa subyek pengampunan pajak, sebenarnya setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, namun ada beberapa wajib pajak yang tidak diperkenankan ikut dalam tax amesty ini seperti Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyelidikan dan berkas penyelidikanya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dalam proses peradilan atau menjalani hukuman pidana atas tindak pidana dibidang perpajakan. Jadi subyek dari pengampunan pajak ini pada dasarnya adalah semua wajib pajak dengan pengecualian yang telah di sebutkan diatas tadi.

Ada beberapa subyek yang dimana boleh memilih untuk tidak menggunakan haknya untuk mendapatkan pengampunan pajak seperti:

  1. Orang pribadi seperti petani, pensiunan, nelayan, tenaga kerja Indonesia atau subyek pajak dimana warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilanya pada tahun pajak terakir dibawah PTKP.
  2. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari dalam negri, warga Negara Indonesia ini merupakan subyek Pajak Luar Negri ( SPLN )
  3. Dalam hal wajib pajak ini tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak, atas harta yang di temukan bukan termasuk tambahan penghasilan.

Yang Dimaksud dengan Obyek Tax Amnesty?

Obyek dari pengampunan pajak itu sendiri adalah harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan di SPT tahunan PPh terakir, harta tambahan ini bisa berupa harta waris dan harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus.

Harta tambahan berupa warisan bisa termasuk obyek pengampunan pajak dan bukan obyek pengampunan pajak jika harta waris tersebut diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawa PTKP, atau bilamana harta warisan tersebut sudah terlebih dahulu dilaporkan dalam SPT tahunan PPh dari pewaris sebelum mewariskan hartanya ke ahli waris tersebut, begitu pula dengan harta yang didapatkan dari hibahan, dimana harta hibah bukan menjadi obyek dari pengampunan pajak apabila yang menerimanya tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP.

Lantas Bagaimana Tata Cara Pengajuan Pengampunan Pajak?

Ternyata untuk sistem sekarang pemerintah belum menyediakan pengajuan pajak secara online pemerintah hanya menerima pengajuan pengampunan pajak secara online, dan adapun tata cara pengajuan pengampunan pajak seperti yang dilansir di halaman resmi dirjen pajak sebagai berikut:

  1. Wajib pajak mendatangi KKP tempat WP terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh mentri terkait dimana nantinya di KKP untuk menerima dan meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SP.

Dokumen tersebut meliputi:

  1. bukti pembayaran uang tebusan,
  2. bukti pelunasan tunggakan pajak bagi WP yang memiliki tunggakan pajak,
  3. daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan,
  4. daftar utang serta dokumen pendukung.

Ada pula bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, fotokopi SPT PPh Terakhir, dan surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke DJP. Selanjutnya, surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI paling singkat selama tiga tahun terhitung sejak dialihkan. Dokumen ini ditujukan bagi WP akan melaksanakan repatriasi. Bagi WP yang akan melakukan deklarasi wajib melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI paling singkat selama tiga tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan. Bagi WP yang bergerak di bidang UMKM wajib melampirkan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

  1. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang digunakan untuk mengajukan pengampunan pajak melalui SP, termasuk membayar uang tebusan dan pelunasan segala tunggakan dan kewajiban pajak – seperti yang tertera dalam lampiran dokumen.
  2. Wajib Pajak menyampaikan SP ke KPP tempat WP terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
  3. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima SP.
  4. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri menerbitkan Surat Keterangan (SK) paling lama sepuluh hari kerja, terhitung sejak tanggal diterima SP beserta lampirannya. Kemudian, SK Pengampunan Pajak dikirim kepada WP.
  5. Jika dalam sepuluh hari kerja menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri belum menerbitkan SK, SP dianggap diterima.
  6. Wajib Pajak dapat menyampaikan SP maksimal tiga