Dapatkah kelalaian debitur dalam membayar angsuran memberikan/melahirkan hak kepada pihak leasing kendaraan bermotor untuk menarik kendaraan tersebut secara paksa?

(Studi kasus terhadap seorang debitur yang lalai dalam membayar cicilan kendaraan bermotor dengan tempo kurang dari 3 bulan, dimana kemudian kreditur/pihak leasing menggunakan jasa debt collector untuk menarik kendaraan tersebut secara paksa)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia, mengharuskan pihak leasing untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak debitur untuk disidangkan agar kedua belah pihak antara kreditur dan debitur tidak mengalami kerugian.

Proses hukum yang ditempuh adalah sebagai berikut:

  • Sengketa disidangkan (Pihak kreditur mendaftarkan ke pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut untuk disidangkan);
  • Penyitaan kendaraan oleh pihak pengadilan;
  • Pelelangan kendaraan bermotor oleh pengadilan
    (Hutang debitur akan dilunasi dari hasil lelang tersebut dan sisa dari lelang akan di berikan ke pihak debitur)

Dengan adanya peraturan tersebut, maka jelas penarikan paksa dengan menggunakan jasa pihak “Debt collector” bukanlah suatu tindakan/perbuatan yang dibenarkan secara hukum, bahkan justru merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diancam dengan ancaman pidana, yaitu:

Perampasan dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Oleh karena itu, debitur yang ditarik secara paksa kendaraannya dapat segera melaporkan tindakan penarikan kendaraan tersebut ke kantor kepolisian terdekat, guna meminta perlindungan hukum dan melaporkan tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh debt collector tersebut.

Dari kedua dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh pihak ketiga (debt collector) yang dikarenakan kelalaian dalam pembayaran cicilan tidaklah dibenarkan dalam hukum, dan hal tersebut jelas akan sangat merugikan kepentingan hukum dari pihak debitur.

Oleh karena itu, LBH AMIN sangat menyayangkan tindakan-tindakan pihak leasing yang masih menggunakan jasa debt collector untuk melakukan penarikan paksa unit kendaraan yang dicicil oleh pihak debitur. LBH AMIN mendorong dan mengharapkan agar pihak Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator dan pengawas terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan agar selalu memberikan pengawasan dan secara tegas memberikan sanksi terhadap pihak lembaga keuangan yang menggunakan praktek-praktek penarikan paksa yang jelas merugikan masyarakat selaku debitur dan konsumen.

Di sisi lain, LBH AMIN juga mengajak masyarakat umum agar bilamana mengalami peristiwa atau situasi dimana debt collector atau orang suruhan dari pihak leasing bermaksud untuk menarik kendaraan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah meminta surat tugas dari orang tersebut dan memfotocopy surat tugasnya. Selanjutnya masyarakat jangan takut untuk mempertahankan barang/kendaraan yang ingin ditarik oleh pihak leasing ketika kita tidak bisa melanjutkan cicilan. Katakan dan tegaskan kepada mereka bahwa tindakan penarikan paksa adalah tindakan kejahatan yang akan berujung pidana. Katakan kepada mereka bahwa anda akan lapor polisi jika pihak leasing atau debt collector tetap melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan anda.

Demikianlah sekilas mengenai penarikan paksa kendaraan leasing. Semoga dengan penjelasan diatas, masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai persoalan penarikan paksa, sehingga dalam persoalan penarikan paksa kendaraan yang kerap terjadi dalam kredit leasing kendaraan bermotor, hak-hak masyarakat sebagai konsumen/debitur tetap terjaga dan mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya.

Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam keadilan.

 

Polri akhirnya menetapkan Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama setelah melakukan gelar perkara terbuka pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 kemarin. Terhadap hal ini, LBH AMIN menghormati keputusan Polri dan proses hukum yang sedang berlangsung dalam kasus tersebut.

Namun demikian, dari sudut akademis dan sudut pandang kajian ilmiah hukum, LBH AMIN mempertanyakan dasar apa yang digunakan Polri dalam menetapkan Ahok sebagai Tersangka kasus penistaan agama?

Dalam hal ini Ahok dijerat pasal penistaan agama Pasal 156a yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

  1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sesuai aturan hukum pidana, maka pemidanaan terhadap seseorang baru dapat dilakukan apabila seluruh unsur-unsur dalam pasal yang disangkakan haruslah terpenuhi. Dalam hal ini, maka bila Ahok dituduh melakukan penistaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156a, maka seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut haruslah terpenuhi.

Pertanyaannya, apakah unsur-unsur pasal yang disangkakan terpenuhi?

Bahwa kata-kata Ahok yang dipersoalkan adalah ” Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya karena dibohongi pakai Al-Maidah 51 macam-macam itu…”

Jika dilihat dari kalimat tersebut, artinya sebenarnya yang menjadi subjek yang dibicarakan adalah bukan mengenai agama Islam, namun hanya terbatas pada 1 ayat dari kitab suci agama Islam. Oleh karena itu apakah ketika membicarakan 1 ayat dari ribuan ayat kitab suci sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penistaan terhadap suatu agama? Mungkin akan menjadi lain ceritanya jika dalam pidato tersebut Ahok secara khusus berbicara mengenai ajaran agama Islam, kemudian mempertanyakan kebenaran ajaran agama Islam, ataupun membahas dan mengkritik ajaran ataupun nabi dari agama tersebut. Jika hal tersebut disampaikan oleh Ahok dalam pidato, maka wajar saja dan menjadi relevan jika kemudian Ahok mungkin dianggap melakukan penistaan agama Islam. Namun faktanya, dalam pidato tersebut, Ahok tidak sedang membahas mengenai agama Islam, dan poin yang mau disampaikan oleh Ahok konteksnya adalah terkait urusan memilih calon dalam pemilihan kepada daerah DKI.

Apakah dengan mengatakan ” Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya karena dibohongi pakai Al-Maidah 51 macam-macam itu…” telah memenuhi unsur pasal yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama? Tentu saja tidak. Karena tidak ada ajakan untuk memusuhi agama Islam, ataupun pernyataan-pernyataan yang maksudnya adalah membuat buruk dan ternoda agama tersebut.

Belum lagi, sebenarnya yang menjadi kata kunci disini adalah kata: “pakai”. Keberadaan kata “pakai” menjadi sangat krusial karena yang menjadi inti disini adalah bukan ayat Al Maidah 51 yang berbohong, namun ayat Al Maidah 51 yang digunakan oleh orang-orang untuk membohongi. Kedua hal tersebut jelas sangat berbeda.

Selain unsur dari pasal yang belum terpenuhi, harus diperhatikan juga mengenai mens rea atau niat jahat/kehendak jahat dari orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana. Seseorang baru bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan memiliki mens rea niat jahat/kehendak jahat.

Dalam hal ini, ketika memberikan pidato saat acara Pemprov DKI di kepulauan seribu, apakah pidato tersebut memang sejak awal dimaksudkan oleh Ahok karena niat jahat/kehendak jahatnya untuk menista agama Islam? LBH AMIN yakin bahwa orang awam yang tidak mengerti hukum pun tau bahwa pidato di acara Pemprov DKI di kepulauan seribu dimana Ahok berbicara dalam kapasitasnya sebagai gubernur yang memberikan kata sambutan sekaligus memaparkan program-program Pemprov DKI di wilayah kepulauan seribu, tentu bukanlah pidato yang dimaksudkan dan dikehendaki untuk menista agama.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2104, maka agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana, maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Adapun dalam Pasal 184 KUHAP diatur yang termasuk alat bukti adalah alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.

Alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa hanya didapatkan di dalam persidangan oleh hakim. Oleh karena itu yang tersedia hanyalah alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli dan alat bukti saksi. Mengingat pasal yang disangkakan adalah mengenai penistaan agama, maka alat bukti yang paling dimungkinkan dan menjadi kunci untuk digunakan dalam menentukan ada tidaknya penistaan agama adalah alat bukti keterangan ahli. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah keterangan ahli yang seperti apakah yang dipergunakan oleh Polri sebagai alat bukti, mengingat cukup banyak ahli yang justru menyatakan bahwa kalimat yang disampaikan oleh Ahok tidaklah masuk ke dalam kategori penistaan agama.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka LBH AMIN berpendapat bahwa tuduhan penistaan agama yang disangkakan kepada Ahok sangatlah sumir dan tidak berdasar. LBH AMIN meyakini dan patut diduga bahwa pengaduan, laporan yang dilakukan oleh pihak pengadu lebih disebabkan adanya motif dan agenda lain yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu yang melakukan pelaporan dan pengaduan tersebut.

Oleh karena itu LBH AMIN mendorong dan meminta agar dalam melakukan proses hukum terhadap kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, Polri tidak tunduk dan terjebak dalam desakan-desakan pihak-pihak serta kelompok-kelompok keagamaan tertentu. LBH AMIN mengingatkan semua pihak agar kita sama-sama menjaga jangan sampai timbul kriminalisasi gaya baru, dimana pelaksanaan proses hukum semata-mata didasarkan atas desakan dan tekanan sekelompok orang atau proses hukum yang dilaksanakan dengan dalih menjaga kepentingan yang lebih besar seperti stabilitas keamanan dan ketertiban sehingga akhirnya demi menghindari ancaman demo dan pengerahan massa oleh kelompok-kelompok ormas tertentu, maka dikorbankanlah hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.

Sejatinya hukum dan penegakannya harus dilaksanakan semata-mata demi tegak dan terciptanya supremasi hukum dan bukan untuk pemuas hasrat dan kepentingan segelintir orang dan golongan.