Pembuktian Dalam Tindak Pidana KorupsiDalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut telah tertuang dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penanganan dan pembuktiannya memerlukan keahlian khusus dibidangnya. Sistem Penanganan dan pembuktian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku tindak pidana korupsi tersebut secara sah dan meyakinkan secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan/atau juga secara melawan hukum menyalahkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karna jabatan atau kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam lingkup pembuktian, tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum, karena beban pembuktian keseluruhan dibebankan kepada penuntut umum. Untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah menerapkan Pembuktian Terbalik terhadap perkara-perkara korupsi. Memang penerapan pembuktian terbalik ini sempat menarik perhatian para pakar hukum di Indonesia berhubung Pembuktian Terbalik dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dan bertentangan dengan Asas Praduga tak Bersalah atau Presumption of Innocent.

Masalah pembuktian memang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu Tindak Pidana Korupsi agar pembuktiannya benar-benar dilakukan secara cermat, begitu juga dengan sistematika penyusunan dakwaan, dan uraian dakwaannya, karena berdasarkan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Surat dakwaan yang tidak di uraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut batal demi hukum.

Menurut Ansorie Sabuan (1990:186-189) bahwa dalam teori dikenal adanya 4 (empat) sistem pembuktian, yaitu:

  1. Sistem Keyakinan Hakim Belaka.
    Dalam sistem ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, jadi dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya menurut hati nuraninya semata-mata untuk menentukan apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak dan apakah perbuatannya terbukti atau tidak ;
  1. Sistem menurut Undang-Undang yang positif (positief wettelijk)
    Sistem ini dengan jelas menentukan alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim, asal alat bukti itu sesuai undang-undang.
  1. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (negatieve wettelijke).
    Berdadasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP.
  1. Sistem Pembuktian Bebas (vrij bewijstheorie).
    Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim didalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan dalam mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam undang-undang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain asal saling berkaitan dengan alat bukti yang lainnya.

KEWENANGAN KPK DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI

Dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Akan tetapi, pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 50 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI

Untuk melakukan penyidikan, wewenang kejaksaan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 UU Kejaksaan, Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Selanjutnya bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Pasal 17 secara tegas menyebutkan kejaksaan adalah sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). Pasal inilah yang menjadi acuan untuk memberikan kewenangan kejakasaan bertindak selaku penyidik tindak pidana korupsi, begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (d) yaitu melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM.

KEWENANGAN PEJABAT KEPOLISIAN RI DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI

Mengacu pada Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Jo. Pasal 6 KUHAP.

Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam penjelasan Pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan asas “praduga tak bersalah”.

Hal demikian juga dikatakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Di dalam hal. 274, Yahya menyatakan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana, penutut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Di Indonesia, sistem pembalikan beban pembuktian dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“”UU Tipikor”), tetapi yang diterapkan dalam UU Tipikor adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang. Sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dijelaskan dalam penjelasan UU Tipikor tersebut, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Mengenai sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dapat kita lihat dalam Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor:

Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor:

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

Selain di dalam UU Tipikor, sistem pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat dapat dirangkum dalam disarikan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

  1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
  2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang;
  3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
  4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan  perekonomian negara;
  5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
  7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
  8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
  9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;
  10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
  11. Dengan menggelapkan,menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
  12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa koruspi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.