A. Sejarah Advokat di Indonesia

Istilah advokat sesungguhnya telah dikenal semenjak zaman Romawi yang jabatannya disebut officium nobile advokat(profesi yang mulia) karena mengabdikan dirinya pada kepentingan masyarakat, serta kewajibannya untuk menegakkan hak-hak asasi manusia, bergerak dalam bidang moral dalam menolong orang-orang tanpa mengharap honorarium. Terjemahan lain menyatakan bahwa advocate bermakna sebagai nasihat. Advokat bisa dikatakan penasihat hukum karena pekerjaannya dalam Pengadilan sebagai penasihat. Istilah penasihat hukum/bantuan hukum dan advokat/pengacara merupakan istilah yang tepat dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka/terdakwa atau penggugat/ tergugat, bila dibandingkan dengan istilah pembela.  Karena istilah pembela dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil walaupun itu bertolak dari sudut pandang subjektif yaitu berpihak pada kepentingan tersangka / terdakwa.

Menurut Undang-undang No. 18 tahun 2003 pasal 1 butir (1), menyatakan bahwasanya advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut. Syarat-syarat tersebut yaitu tertuang dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”

Dalam pasal 3 ayat (1) juga disebutkan bahwa untuk syarat menjadi advokat adalah: (a) warga Negara RI; (b) bertempat tinggal di Indonesia; (c) tidak berstatus sebagai pejabat Negara atau pegawai negeri; (d) berusia minimal 25 tahun; (e) berijasah sarjana yang berlatar belakang hukum sebagaimana pasal 2 ayat 1; (f) lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; (g) sekurang-kurangnya magang 2 tahun terus menerus pada kantor Advokat; (h) tidak pernah melakukan tindak pidana dan dipidana penjra 5 tahun atau lebih; (i) berperilaku baik, jujur, bertangungjawab, adil, dan berintegritas tinggi.

Dari segi pengertian, Advokat ini dapat dibedakan dengan pengacara dan konsultan hukum. Pengacara yaitu seseorang yang membantu penggugat maupun tergugat dan diangkat oleh Pengadilan Tinggi tertentu dan batas wilayah tugasnya hanya diperbolehkan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi tersebut. Sedangkan konsultan hukum yaitu seseorang yang tidak harus memiliki ijin praktek sebagai advokat atau pengacara, tetapi ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang penyelesaian sengketa di bidang hukum. Namun pada dasarnya fungsi, peran, dan tanggungjawab dari advokat, pengacara, penasehat hukum adalah sama, perbedaannya hanya jika dilihat dari segi kompetensinya saja.

Secara historis peran advokat atau penasehat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang masih berupa kesadaran dan norma moral. Sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan (enforceable). Seiring dengan perkembangan hukum, masyarakat sebagai subjek hukum membutuhkan seseorang yang dapat membantunya dalam menegakkan keadilan baginya, memecahkan permasalahan yang dihadapinya serta membantu dalam perkaranya. Oleh karena latar belakang demikian, dibutuhkanlah advokat atau pengacara sebagai penegak keadilan baginya. Sasaran menghadirkan pengacara selain itu juga adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran. Sehingga advokat dianggap sebagai penegak hukum.

B. Tugas dan Kewajiban serta Wewenang Advokat

Pelaksanaan hukum didalam masyarakat sangatlah bergantung pada kesadaran hukum suatu masyarakat dikarenakan ia menjadi subjek hukum. Namun selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga tergantung dan sangat ditentukan oleh pelaksanaan penegakan hukum oleh para petugas penegak hukum. Oleh karenanya banyak peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan oknum penegak hukum kurang paham dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Adapun tugas dan tanggungjawab yang diemban advokat dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut:

  • Menjunjung tinggi kode etik profesinya;
  • Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral dan agama;
  • Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
  • Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral;
  • Melindungi kliennya dari kedzaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat dzalim kepada pihak lain;
  • Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggungjawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
  • Menghindarkan diri dari berbagai bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;
  • Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada kepentingan pribadinya;
  • Antara kuasa hukum atau advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan.
  • Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
  • Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No. 5/KMA/1972 tentang golongan yang wajib memberikan bantuan hukum.

Dalam kode etik profesi advokat, selain ada kode etik kepribadian advokat juga terdapat kode etik terkait hubungannya dengan klien (pasal 4 kode etik advokat) yaitu:

  1.  advokat harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;
  2. tidak dibenarkan memberikan keterangan yang menyesatkan klien dan tidak dibenarkan pula untuk menjamin bahwa ia akan memenangkan perkara;
  3. dalam menentukan honorarium advokat harus mendasarkan pada kemampuan klien dan tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya yang tidak perlu;
  4. wajib menjaga rahasia klien bahkan sampai berakhirnya hubungan antara advokat dan klien tersebut;
  5. mementingkan kepentingan klien diatas kepentingan pribadinya;

Adapun kode etik yang berhubungan dengan cara kerja advokat khususnya dalam menangani perkara seorang advokat harus memegang rahasia yang berkaitan dengan rahasia jabatan yang melekat pada dirinya. Advokat dalam membela kliennya harus memegang teguh prinsip Equality before the Law yakni jaminan kesederajatan dihadapan hukum dan prinsip Presumption of innocence (Praduga tak bersalah) yakni menganggap kliennya benar berdasarkan data dan informasi yang diberikan padanya. Prinsip tersebut dilaksanakan agar didalam pembelaannya, seorang Advokat berani menjalankan profesi dan fungsinya dengan efektif.

C. Analisis Peran Advokat dalam Penegakan Hukum

Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun me­lalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian seng­keta lainnya (alternative desputes or conflicts resolu­tion). Bah­kan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiat­an pe­ne­gakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang di­mak­sudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah norma­tif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam se­gala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-be­nar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mesti­nya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu me­nyang­kut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau pe­nyimpangan terhadap peraturan perundang-undang­an, khu­susnya yang lebih sempit lagi melalui proses per­adil­an pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, ke­jak­saan, advokat atau pengacara, dan badan-badan per­adilan.

Secara sederhana, penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk menjadi sebuah tujuan hukum yakni keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya haruslah diwujudkan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi hukum menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan dengan baik. Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Pada dasarnya, penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jikalau antara unsur masyarakat dan unsur penegak hukumnya saling berkesinambungan dalam menjunjung tinggi prinsip serta tujuan hukum. Dari unsur penegak hukum ia harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil menentukan sah tidaknya kuasa hukum sedangkan syarat materiil menggambarkan apa yang dilakukan kuasa hukum benar-benar kehendak dari kliennya. Apabila ada perbedaan antara pihak formil dan pihak materiil maka yang dimenangkan adalah pihak materiil yaitu klien, sebagai pihak yang berkepentingan.

Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa status advokat sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Namun status advokat selain bermakna sebagai penegak hukum, juga bemakna sebagai profesi. Oleh karenanya sering terjadi benturan kepentingan antara keduanya. Apakah statusnya sebagai penegak hukum sama dengan penegak hukum lainnya, ataukah beda. Ketentuan pasal 5 UU Advokat tersebut memang telah merinci kedudukan dan wewenang advokat sebagai penegak hukum. Akan tetapi, timbul masalah apakah advokat/pengacara hanya harus membela kepentingan klien saja sehingga walaupun dia tahu bahwa kliennya salah, ia akan melakukan apa saja yang dibolehkan agar putusan hakim tidak akan merugikan klien, ataukah tugas advokat sama dengan tugas hakim atau penegak hukum lainnya yaitu untuk menegakkan hukum demi kepentingan umum dengan menyandang predikat penegak hukum. Sehingga konsekuensinya, advokat tidak boleh membela kepentingan klien secara membabi buta karena juga harus ikut menegakkan hukum.

D.  Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa: Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum karena setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat. Baik secara yuridis maupun sosologis advokat memiliki peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum.

Di negara kita, Peran advokat dalam penegakan hukum dirasa belum maksimal, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor. Diantaranya yaitu benturan kepentingan antara advokat sebagai penegak hukum yang harus menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran dan advokat sebagai profesi hukum yaitu kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakil dari klien (pihak yang berperkara). Sehingga seharusnya advokat dalam membela klien harus bertindak sebagaimana kode etik advokat yang bertugas untuk menegakkan keadilan bagi kliennya dan semuanya. Serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran sehingga tidak dibenarkan jika ia kukuh mempertahankan kesalahan klien, yang dicari adalah keadilan yang bersifat luas, bukan hanya kepentingan memenangkan perkara di Pengadilan.

Demikian pula halnya UU Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada advokat dan Organisasi Advokat. Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar kode etik yang dibuat dapat ditegakkan. Infrastruktur tersebut membutuhkan budaya taat aturan di lingkungan advokat itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Tradisi taat aturan inilah yang masih harus dibudayakan secara luas. Selain itu, sebagai organisasi profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsip transparansi. Tanpa adanya transparansi dan partisipasi publik, Organisasi Advokat tidak akan dapat menjalankan fungsinya meningkatkan kualitas advokat demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Advokat.