Polri akhirnya menetapkan Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama setelah melakukan gelar perkara terbuka pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 kemarin. Terhadap hal ini, LBH AMIN menghormati keputusan Polri dan proses hukum yang sedang berlangsung dalam kasus tersebut.

Namun demikian, dari sudut akademis dan sudut pandang kajian ilmiah hukum, LBH AMIN mempertanyakan dasar apa yang digunakan Polri dalam menetapkan Ahok sebagai Tersangka kasus penistaan agama?

Dalam hal ini Ahok dijerat pasal penistaan agama Pasal 156a yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

  1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sesuai aturan hukum pidana, maka pemidanaan terhadap seseorang baru dapat dilakukan apabila seluruh unsur-unsur dalam pasal yang disangkakan haruslah terpenuhi. Dalam hal ini, maka bila Ahok dituduh melakukan penistaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156a, maka seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut haruslah terpenuhi.

Pertanyaannya, apakah unsur-unsur pasal yang disangkakan terpenuhi?

Bahwa kata-kata Ahok yang dipersoalkan adalah ” Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya karena dibohongi pakai Al-Maidah 51 macam-macam itu…”

Jika dilihat dari kalimat tersebut, artinya sebenarnya yang menjadi subjek yang dibicarakan adalah bukan mengenai agama Islam, namun hanya terbatas pada 1 ayat dari kitab suci agama Islam. Oleh karena itu apakah ketika membicarakan 1 ayat dari ribuan ayat kitab suci sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penistaan terhadap suatu agama? Mungkin akan menjadi lain ceritanya jika dalam pidato tersebut Ahok secara khusus berbicara mengenai ajaran agama Islam, kemudian mempertanyakan kebenaran ajaran agama Islam, ataupun membahas dan mengkritik ajaran ataupun nabi dari agama tersebut. Jika hal tersebut disampaikan oleh Ahok dalam pidato, maka wajar saja dan menjadi relevan jika kemudian Ahok mungkin dianggap melakukan penistaan agama Islam. Namun faktanya, dalam pidato tersebut, Ahok tidak sedang membahas mengenai agama Islam, dan poin yang mau disampaikan oleh Ahok konteksnya adalah terkait urusan memilih calon dalam pemilihan kepada daerah DKI.

Apakah dengan mengatakan ” Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya karena dibohongi pakai Al-Maidah 51 macam-macam itu…” telah memenuhi unsur pasal yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama? Tentu saja tidak. Karena tidak ada ajakan untuk memusuhi agama Islam, ataupun pernyataan-pernyataan yang maksudnya adalah membuat buruk dan ternoda agama tersebut.

Belum lagi, sebenarnya yang menjadi kata kunci disini adalah kata: “pakai”. Keberadaan kata “pakai” menjadi sangat krusial karena yang menjadi inti disini adalah bukan ayat Al Maidah 51 yang berbohong, namun ayat Al Maidah 51 yang digunakan oleh orang-orang untuk membohongi. Kedua hal tersebut jelas sangat berbeda.

Selain unsur dari pasal yang belum terpenuhi, harus diperhatikan juga mengenai mens rea atau niat jahat/kehendak jahat dari orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana. Seseorang baru bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan memiliki mens rea niat jahat/kehendak jahat.

Dalam hal ini, ketika memberikan pidato saat acara Pemprov DKI di kepulauan seribu, apakah pidato tersebut memang sejak awal dimaksudkan oleh Ahok karena niat jahat/kehendak jahatnya untuk menista agama Islam? LBH AMIN yakin bahwa orang awam yang tidak mengerti hukum pun tau bahwa pidato di acara Pemprov DKI di kepulauan seribu dimana Ahok berbicara dalam kapasitasnya sebagai gubernur yang memberikan kata sambutan sekaligus memaparkan program-program Pemprov DKI di wilayah kepulauan seribu, tentu bukanlah pidato yang dimaksudkan dan dikehendaki untuk menista agama.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2104, maka agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana, maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Adapun dalam Pasal 184 KUHAP diatur yang termasuk alat bukti adalah alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.

Alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa hanya didapatkan di dalam persidangan oleh hakim. Oleh karena itu yang tersedia hanyalah alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli dan alat bukti saksi. Mengingat pasal yang disangkakan adalah mengenai penistaan agama, maka alat bukti yang paling dimungkinkan dan menjadi kunci untuk digunakan dalam menentukan ada tidaknya penistaan agama adalah alat bukti keterangan ahli. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah keterangan ahli yang seperti apakah yang dipergunakan oleh Polri sebagai alat bukti, mengingat cukup banyak ahli yang justru menyatakan bahwa kalimat yang disampaikan oleh Ahok tidaklah masuk ke dalam kategori penistaan agama.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka LBH AMIN berpendapat bahwa tuduhan penistaan agama yang disangkakan kepada Ahok sangatlah sumir dan tidak berdasar. LBH AMIN meyakini dan patut diduga bahwa pengaduan, laporan yang dilakukan oleh pihak pengadu lebih disebabkan adanya motif dan agenda lain yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu yang melakukan pelaporan dan pengaduan tersebut.

Oleh karena itu LBH AMIN mendorong dan meminta agar dalam melakukan proses hukum terhadap kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, Polri tidak tunduk dan terjebak dalam desakan-desakan pihak-pihak serta kelompok-kelompok keagamaan tertentu. LBH AMIN mengingatkan semua pihak agar kita sama-sama menjaga jangan sampai timbul kriminalisasi gaya baru, dimana pelaksanaan proses hukum semata-mata didasarkan atas desakan dan tekanan sekelompok orang atau proses hukum yang dilaksanakan dengan dalih menjaga kepentingan yang lebih besar seperti stabilitas keamanan dan ketertiban sehingga akhirnya demi menghindari ancaman demo dan pengerahan massa oleh kelompok-kelompok ormas tertentu, maka dikorbankanlah hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.

Sejatinya hukum dan penegakannya harus dilaksanakan semata-mata demi tegak dan terciptanya supremasi hukum dan bukan untuk pemuas hasrat dan kepentingan segelintir orang dan golongan.

 

Tax Amnesty

Apa itu Tax Amnesty?

Pertanggal 1 juli 2016 lalu presiden dan jajarannya telah meresmikan adanya program pengampunan Pajak melalui UU no 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau yang kerap kali disebut dengan Tax Amnesty. Tax Tmnesty ini sendiri adalah merupakan produk kebijakan pemerintah di mana kebijakan ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih sadar dalam menjalankan kewajiban iuran pajak kepada Negara guna tercapainya kesejahteraan didalam Negara itu sendiri, selain itu dengan adanya program ini Pemerintah berupaya untuk merelokasikan asset-asset masyarakat yang berada diluar negeri untuk dikembalikan ke dalam negeri guna membantu pemerintah dalam upaya mensejahterakan Negara. Sebelum membahas lebih jauh mengenai program Tax Amnesty, ada baiknya kita mengetahui tentang pengertian pajak, hubungan serta sejarah singkat mengenai proses lahirnya program pemerintah tersebut.

Apa itu Pajak?

Berdasarkan beberapa definisi yang didapatkan penulis mengenai pajak, ada beberapa pendapat para ahli dan undang undang tentang definisi dari pajak itu sendiri seperti:

  • Menurut Undang Undang Pajak Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  • Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
  • Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani, Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan, tidak mendapatkan prestasi dan langsung dapat ditunjuk untuk pembiayaan pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian baik dari undang undang ataupun dari beberapa ahli, penulis menyimpulkan bahwasanya pajak adalah sebuah kontribusi berupa iuran yang sifatnya diwajibkan kepada rakyat untuk di serahkan kepada Negara, yang nantinya iuran yang terkumpul di gunakan untuk membiayai keperluan Negara yang ditujukan untuk kemakmuran Negara itu sendiri. Setelah kita sudah mengerti tentang definisi pajak itu sendiri, lantas apa manfaat, fungsi pajak? Pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak. Di antaranya adalah sebagai berikut:

  • Fungsi Anggaran (Budgetair): Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (fiscal function), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar;
  •  Sebagai Alat Pengatur (Regulerend): Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu;
  • Sebagai Alat Penjaga Stabilitas: Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan;
  • Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

Bagaimana Manfaat Pajak bagi Perekonomian Negara?

  • Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquiditing, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
  • Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
  • Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquiditing dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
  • Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

Setelah kita mengetahui tentang pajak, fungsi dan manfaat pajak itu sendiri bagaimana, para pembaca masih ingin menunda nunda yang menjadi kewajiban kita sebagai warga Negara yang baik, orang bijak bayar pajak. Bilamana kita sudah mengerti maksud dan tujuan pajak itu sendiri mari kita menggali lebih mendalam tentang program kebijakan pemerintah mengenai Tax Amnesty, siapa saja obyeknya dan bagaimana cara atau prosedur dan sistem dari Tax Amensty itu sendiri.

Latar Belakang lahirnya kebijakan Tax Amnesty

Faktor-Faktor yang melatarbelakangi kelahiran program Tax Amnesty antara lain berikut ini

  • Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menjelaskan, jumlah pembayar pajak di Indonesia masih sangat minim. Dari jumlah populasi Indonesia sebanyak 240 juta jiwa, hanya 8 juta orang yang bersedia membayar pajak dan berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, saat ini baru hanya ada 60 juta orang yang sudah wajib kena pajak dan dari jumlah orang yang sudah wajib kena pajak tercatat sudah ada 20 juta orang yang memiliki identitas nomor pokok wajib pajak (NPWP). Bilamana kita berkaca oleh Negara tetangga angka 20 juta yang memiliki identitas NPWP tersebut masih sangatlah kecil bila kita bandingkan dengan Negara Negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura.

  • Kepatuhan Wajib Pajak

Dari jumlah wajib pajak yang terdaftar maka kita bisa melihat bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya kepada Negara. Dalam hal ini ada beberapa hal yang mendasari masyarakat akan tingkat kesadaran tentang kewajiban itu sendiri seperti halnya:

  1. Masyarakat tidak patuh terhadap Undang- Undang Pajak;
  2. Masyarakat sendiri belum mengerti tentang pengetahuan dari pajak;
  3. Masyarakat masih sekedar mencoba coba;
  4. Masyarakat masih kurang percaya kepada aparat pajak;
  5. Pajak belum menjadi kebudayaan masyarakat Negara Indonesia
  6. Sistem dari pelaporan pajak itu sendiri masih terbilang sulit;
  7. Penerapan sistem bebas pajak di Negara Negara lain;
  • Perkembangan pertumbuhan ekonomiDewasa ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami pelemahan dimana pertumbuhan ekonomi tersebut hanya mencapai sebesar 4,79 persen saja, hal ini menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia terendah selama 6 tahun belakangan ini, dan ini adalah kali pertama ekonomi Indonesia berada di bawah 5 persen sejak 2009, ketika terjadi krisis keuangan global, mungkin ini salah satu dampak dari pertumbahan ekonomi global yang sedang melemah dan jumlah kesadaraan wajib pajak di Indonesia yang kurang berbudaya.
  • Basis Pajak

Bila melihat tolak ukur basis pajak kita dimasa lalu secara fisik, biaya, atau karakteristik lain dari objek pajak merupakan nilai moneter dari laba dewasa ini pada saat pemerintahan kepresidenan bapak Joko Widodo (Jokowi) ingin merubah atau mereformasikan basis pajak lalu ke era yang lebih modern yang lebih sempurna dengan lahirnya peraturan mengenai pengampunan pajak, sekedar pebanding efektivitas Tax Amnesty dalam menarik modal (repatriasi) sudah dilakukan di negara-negara lain, seperti Italia, Portugal, Argentina, Yunani, dan Belgia.

Apa hubungan Pajak dengan Tax Amnesty?

Berdasarkan Undang Undang No 11 tahun 2016, definisi dari tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam peraturan Undang Undang itu sendiri. Bila dijelaskan lebih sederhana tax amnesty adalah suatu program kebijakan pemerintah dimana wajib pajak diminta pertobatanya dengan cara mengungkapkan hartanya agar terlepas dari sanksi administrasi.

Keberlangsungan tax amnesty ini akan dilakukan selama 10 bulan dengan 3 periode pengajuan dimulai dari Juli 2016 hingga April 2017 serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan beban biaya yang berbeda beda.

Berikut tabel penjelasan periode pengajuan: tax-amnesty

Siapa Subyek dari Kebijakan Tax Amnesty?

Bilamana kita berbicara mengenai siapa subyek pengampunan pajak, sebenarnya setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, namun ada beberapa wajib pajak yang tidak diperkenankan ikut dalam tax amesty ini seperti Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyelidikan dan berkas penyelidikanya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dalam proses peradilan atau menjalani hukuman pidana atas tindak pidana dibidang perpajakan. Jadi subyek dari pengampunan pajak ini pada dasarnya adalah semua wajib pajak dengan pengecualian yang telah di sebutkan diatas tadi.

Ada beberapa subyek yang dimana boleh memilih untuk tidak menggunakan haknya untuk mendapatkan pengampunan pajak seperti:

  1. Orang pribadi seperti petani, pensiunan, nelayan, tenaga kerja Indonesia atau subyek pajak dimana warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilanya pada tahun pajak terakir dibawah PTKP.
  2. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari dalam negri, warga Negara Indonesia ini merupakan subyek Pajak Luar Negri ( SPLN )
  3. Dalam hal wajib pajak ini tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak, atas harta yang di temukan bukan termasuk tambahan penghasilan.

Yang Dimaksud dengan Obyek Tax Amnesty?

Obyek dari pengampunan pajak itu sendiri adalah harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan di SPT tahunan PPh terakir, harta tambahan ini bisa berupa harta waris dan harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus.

Harta tambahan berupa warisan bisa termasuk obyek pengampunan pajak dan bukan obyek pengampunan pajak jika harta waris tersebut diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawa PTKP, atau bilamana harta warisan tersebut sudah terlebih dahulu dilaporkan dalam SPT tahunan PPh dari pewaris sebelum mewariskan hartanya ke ahli waris tersebut, begitu pula dengan harta yang didapatkan dari hibahan, dimana harta hibah bukan menjadi obyek dari pengampunan pajak apabila yang menerimanya tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP.

Lantas Bagaimana Tata Cara Pengajuan Pengampunan Pajak?

Ternyata untuk sistem sekarang pemerintah belum menyediakan pengajuan pajak secara online pemerintah hanya menerima pengajuan pengampunan pajak secara online, dan adapun tata cara pengajuan pengampunan pajak seperti yang dilansir di halaman resmi dirjen pajak sebagai berikut:

  1. Wajib pajak mendatangi KKP tempat WP terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh mentri terkait dimana nantinya di KKP untuk menerima dan meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SP.

Dokumen tersebut meliputi:

  1. bukti pembayaran uang tebusan,
  2. bukti pelunasan tunggakan pajak bagi WP yang memiliki tunggakan pajak,
  3. daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan,
  4. daftar utang serta dokumen pendukung.

Ada pula bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, fotokopi SPT PPh Terakhir, dan surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke DJP. Selanjutnya, surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI paling singkat selama tiga tahun terhitung sejak dialihkan. Dokumen ini ditujukan bagi WP akan melaksanakan repatriasi. Bagi WP yang akan melakukan deklarasi wajib melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI paling singkat selama tiga tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan. Bagi WP yang bergerak di bidang UMKM wajib melampirkan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

  1. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang digunakan untuk mengajukan pengampunan pajak melalui SP, termasuk membayar uang tebusan dan pelunasan segala tunggakan dan kewajiban pajak – seperti yang tertera dalam lampiran dokumen.
  2. Wajib Pajak menyampaikan SP ke KPP tempat WP terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
  3. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima SP.
  4. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri menerbitkan Surat Keterangan (SK) paling lama sepuluh hari kerja, terhitung sejak tanggal diterima SP beserta lampirannya. Kemudian, SK Pengampunan Pajak dikirim kepada WP.
  5. Jika dalam sepuluh hari kerja menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri belum menerbitkan SK, SP dianggap diterima.
  6. Wajib Pajak dapat menyampaikan SP maksimal tiga

Pendahuluan

Sebagai warga negara yang awam tentang hukum, tentunya walaupun mungkin tidak memahami sepenuhnya, namun masyarakat pasti telah sering mendengar istilah “perbuatan melawan hukum” yang kerap kali ditulis pada perbuatan melawan hukumberita di koran-koran ataupun mendengar ucapan berbagai narasumber di televisi. Dalam kesempatan ini saya mencoba menulis dan merangkum pendapat para ahli hukum tentang apa pengertian dan bagaimana klasifikasi dari “perbuatan melawan hukum”, sehingga masyarakat yang awam tentang hukum sedikit banyak dapat memahami pengertian dari “perbuatan melawan hukum” dan pada akhirnya dapat menghindari tindakan-tindakan dan/atau perbuatan-perbuatan yang berpotensi melawan hukum.

Istilah “perbuatan melawan hukum” (juga sering dipakai istilah “perbuatan melanggar hukum” secara umum memiliki arti sangat luas, jikalau kata “hukum” dimaknai seluas-luasnya dan kata “perbuatan hukum” dipandang dan didefinisikan dari berbagai sisi dan dimensi. Adapun pengertian “hukum” yang dilanggar kini dipakai dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu tidak hanya terbatas pada hukum perdata, melainkan juga hukum pidana dan hukum tata negara. Perkataan “Perbuatan” dalam rangkaian kata “Perbuatan melanggar hukum” tidak hanya berarti positif, melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam saja dapat dibilang melanggar hukum yakni dalam hal orang itu menurut hukum harus bertindak.

A.1 Pengertian perbuatan melawan hukum secara perdata

      Pengertian perbuatan melawan hukum secara perdata adalah:

  1. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada sesuatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan perbuatan biasa maupun bias juga merupakan suatu kecelakaan.
  2. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana di tunjukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
  3. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut bukan merupakan suatu wanprestasi tcrhadap suatu kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust, ataupun prestasi terhadap kewajiban equity lainnya.
  4. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
  5.  Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugtkan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dan hubungan kontraktual.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Ada suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, ada kesalahan pelaku, ada kerugian bagi korban, ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hukum di Indonesia mengatur tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. Intinya, apabila ada seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) maka diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian. Sisi yang lain, orang yang mengalami kerugian tersebut dijamin haknya oleh Undang-Undang untuk menuntut ganti rugi.

Marium Darus Badrulzaman, mengatakan: “Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian  tersebut”. Selanjutnya dikatakan bahwa: “Pasal 1365 KUHPerdata ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh Undang-Undang”. Sebagai  pedoman  dapat digunakan ketentuan pasal  1247 dan  1248 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa pembayaran ganti rugi hanya diberikan atas kerugian yang sudah diduga dan merupakan akibat langsung dari tidak terpenuhinya perikatan. Dengan demikian persoalannya adalah apakah kerugian atas kehilangan keuntungan yang diharapkan sudah dapat diduga oleh tergugat dan hal tersebut merupakan akibat langsung karena tidak dipenuhinya perikatan.

Menurut ketentuan dalam pasal 1246 KUHPerdata ada tiga macam ganti rugi yang dapat diajukan oleh penggugat terhadap pengugat, yaitu biaya, rugi dan bunga.  Biaya adalah segala ongkos yang dalam kenyataan memang sudah dikeluarkan oleh pengguagat, rugi adalah kerusakan barang milik penggugat, misalnya karena membeli disket dari tergugat dan disket tersebut terkontaminasi virus sehingga seluruh sistem dan perangkat komputer milik tergugat menjadi rusak, sedangkan pengertian bunga dapat dibedakan atas kehilangan keuntungan yang diharapkan (winstderving/expectationdamages) dan bunga moratoir.

A.2.Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Ketentuan Pasal 1365 Kitab undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, menerangkan bahwa, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur, adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kesalahan bagi pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan pelaku:

  1. Ada Suatu Perbuatan

Perbuatan disini adalah perbuatan melawan hukum secara keperdataan yang dilakukan oleh pelaku, secara umum perbuatan ini mencakup berbuat suatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum. (ada pula kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Dalam perbuatan melawan hukum harusnya tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat serta tidak ada pula unsur kausa yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam suatu perjanjian atau kontrak.

  1. Perbuatan Bersifat Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Perbuatan melanggar Undang-Undang;
  2. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum
  3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
  4. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geoze zeden)
  5. Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
  1. Ada kesalahan Pelaku

Undang-undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan pembuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pelaku harus mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melakukannya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, bilamana dalam hal-hal tertentu berlaku tanggungjawab tanpa kesahalan (strict Liability), hal demikian bukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

A.3 Ganti Rugi Berdasarkan KUHPerdata

    Ganti rugi akibat dari adanya PMH menurut KUHPerdata dapat kita bedakan menjadi 2 (dua) macam ganti rugi, yaitu:

  1. ganti rugi umum, dan
  2. ganti rugi khusus.

Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku dan berkaitan dengan semua perkara, baik untuk perkara wanprestasi maupun yang berkaitan dengan perikatan-perikatan lainnya termasuk karena PMH. Ketentuan mengenai ganti rugi umum dalam KUHPerdata diatur mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, dimana dalam Pasal-Pasal dimaksud secara konsisten KUHPerdata menyebutkan ganti rugi dengan istilah biaya, rugi dan bunga.

Selain ganti rugi umum, KUHPerdata juga mengatur ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan kerugian yang timbul akibat dari suatu PMH, selain adanya ganti rugi umum KUHPerdata juga mengatur adanya pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

  1. ganti rugi terhadap adanya PMH (Pasal 1365);
  2. ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367);
  3. ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368);
  4. ganti rugi untuk pemilik gedung yang runtuh (Pasal 1369);
  5. ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370);
  6. ganti rugi bagi korban yang luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371), dan
  7. ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380).

B. Perbuatan Melawan Hukum Secara Pidana

Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

  1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
  2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).

Lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh Pasal 351 KUHP).

Pendapat dari Schaffmeister ini benar-benar diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, contohnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”). Dalam Pasal 2 UU Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur “melawan hukum”. Lebih jelas lagi dalam penjelasan Pasal 2 UU Tipikor disebutkan: Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Pendapat para ahli hukum Pidana Indonesia berdasarkan kepada literatur Belanda seperti Bambang Poernomo atau Andi Hamzah akhirnya menyimpulkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dan dapat dibuktikan.Sesuatu pengecualian seperti daya paksa, pembelaan paksa itu hanyalah karena ditentukan secara tertulis dalam Undang-undang (Pasal 48, 49, KUHP).Melawan hukum dikatakan melawan Undang-undang ,oleh karena itu pandangan ini disebut sifat melawan hukum yang formal.Sebaliknya tidak selalu melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan suatu perbuatan yang melawan Undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum.Menurut Poernomo melawan hukum dapat dapat diartikan melawan Undang-undang maupun hukum diluar undang-undang. Andi hamzah mengemukakan bahwa bukan hanya bertentangan dengan undang-undang saja yang dikatakan sifat melawan hukum dalam hukum Pidana namun juga kepatutan, kelaziman didalam pergaulan masyarakat yang dipandang perbuatan meawan hukum yang pengertiannya sama dengan melanggar hukum (onrechtmatige) dalam hukum Perdata.

Sementara Munir Fuady menyatakan: “Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.”

Istilah Melawan hukum dan melawan Undang-undang, Sudiman Kartohadiprojo mengatakan hukum adalah sesuatu yang bersangkutan dengan manusia, dalam keadaan hubungannya dengan manusia lainnya. Secara umum hukum adalah: segala aturan baik tidak tertulis maupun yang tertulis, yang mengatur mengenai kehidupan dan penghidupan dalam hubungan manusia dengan sesamanya beserta kepentngankepentingannya, sedangkan Undang-undang adalah merupakan bagian tertulis dari hukum pada umumnya. Bersifat melawan Undang-undang berarti bertentangan dengan Undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam Undang-undang, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh Undang-undang tersebut. Bersifat Melawan Hukum berarti: Bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku).

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dengan tegas dirumuskan dalam delik. Pasal-pasal di dalam KUHP yang dengan tegas mencantumkan sifat melawan hukum antara lain adalah Pasal-pasal: Pasal 167, Pasal 168, Pasal 333, Pasal 334, Pasal 335, Pasal 362, Pasal 368, Pasal 378, Pasal 406 dan termasuk juga Pasal-pasal 302, 392, 282 dan sebagainya.

Meskipun sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak/esenssial dari suatu tindak pidana, namun dalam kenyataannya tidak semua rumusan tindak pidana yang mencantumkan secara tegas/eksplisit sifat melawan hukum ini sebagai bagian inti dari rumusan tindak pidana (bestandellen van het delict). Melawan hukum sebagai bestandellen van het delict terlihat dalam beberapa pasal, yakni Pasal 362, Pasal 368, Pasal 369, Pasal 372, dan Pasal 378. Pasal-pasal lain dalam KUHP banyak pula yang menjadikan sifat melawan hukum ini sebagai elemen dari tindak pidana (elementen van het delict) atau tidak secara tegas dinyatakan sebagai unsur dalam rumusan tindak pidana, namun demikian bukanlah berarti perbuatan yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana tersebut tidak memiliki sifat melawan hukum. Hal ini dapat pula diartikan secara sederhana bahwa suatu tindak pidana sebenarnya merupakan salah satu bentuk tindakan melawan hukum yang mendapat tempat secara khusus dalam suatu undang-undang hukum pidana.

Dalam praktik peradilan, apabila melawan hukum sebagai bestandellen van het delict atau secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan tindak pidana, maka penuntut umum harus mencantumkan dan menguraikannya di dalam dakwaan dan kemudian membuktikannya di persidangan. Ketidakmampuan penuntut umum untuk membuktikan unsur melawan hukum ini maka konsekuensinya adalah terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum (vrijspraak). Berbeda dengan kedudukan melawan hukum sebagai elementen van het delict.Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan tindak pidana namun melawan hukum sebagai elementen van het delict disyaratakan harus ada dalam setiap tindak pidana. Dalam praktiknya, penuntut umum dalam hal ini tidak perlu mencantumkan dan menguraikannya dalam surat dakwaan dan tidak ada pula kewajiban untuk membuktikannya di persidangan, melainkan terdakwa-lah yang berusaha untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak bersifat melawan hukum. Ketika melawan hukum yang menjadi elementen van het delict tidak ditemui pada perbuatan yang didakwakan maka konsekuensinya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan (onslag van alle rechtsvervolging).

Keberadaan ajaran sifat melawan hukum secara formil tidak menjadi persoalan karena ini secara eksplisit menjadi unsur dari suatu pasal, sehingga untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan sesuatu yang melawan hukum atau tidak, cukup apabila orang itu melihat apakah perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik atau tidak. Persoalan dan perdebatan muncul dengan keberadaan ajaran sifat melawan hukum materiil. Hal ni dikarenakan di Indonesia berkembang pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat yang memungkinkan sifat melawan hukum tersebut ada dan terdapat dalam masyarakat.

Dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna. Pertama, sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakukan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela; kedua, kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan; ketiga, sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan keempat, sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan, pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik, dan kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

A. Sejarah Advokat di Indonesia

Istilah advokat sesungguhnya telah dikenal semenjak zaman Romawi yang jabatannya disebut officium nobile advokat(profesi yang mulia) karena mengabdikan dirinya pada kepentingan masyarakat, serta kewajibannya untuk menegakkan hak-hak asasi manusia, bergerak dalam bidang moral dalam menolong orang-orang tanpa mengharap honorarium. Terjemahan lain menyatakan bahwa advocate bermakna sebagai nasihat. Advokat bisa dikatakan penasihat hukum karena pekerjaannya dalam Pengadilan sebagai penasihat. Istilah penasihat hukum/bantuan hukum dan advokat/pengacara merupakan istilah yang tepat dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka/terdakwa atau penggugat/ tergugat, bila dibandingkan dengan istilah pembela.  Karena istilah pembela dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil walaupun itu bertolak dari sudut pandang subjektif yaitu berpihak pada kepentingan tersangka / terdakwa.

Menurut Undang-undang No. 18 tahun 2003 pasal 1 butir (1), menyatakan bahwasanya advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut. Syarat-syarat tersebut yaitu tertuang dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”

Dalam pasal 3 ayat (1) juga disebutkan bahwa untuk syarat menjadi advokat adalah: (a) warga Negara RI; (b) bertempat tinggal di Indonesia; (c) tidak berstatus sebagai pejabat Negara atau pegawai negeri; (d) berusia minimal 25 tahun; (e) berijasah sarjana yang berlatar belakang hukum sebagaimana pasal 2 ayat 1; (f) lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; (g) sekurang-kurangnya magang 2 tahun terus menerus pada kantor Advokat; (h) tidak pernah melakukan tindak pidana dan dipidana penjra 5 tahun atau lebih; (i) berperilaku baik, jujur, bertangungjawab, adil, dan berintegritas tinggi.

Dari segi pengertian, Advokat ini dapat dibedakan dengan pengacara dan konsultan hukum. Pengacara yaitu seseorang yang membantu penggugat maupun tergugat dan diangkat oleh Pengadilan Tinggi tertentu dan batas wilayah tugasnya hanya diperbolehkan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi tersebut. Sedangkan konsultan hukum yaitu seseorang yang tidak harus memiliki ijin praktek sebagai advokat atau pengacara, tetapi ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang penyelesaian sengketa di bidang hukum. Namun pada dasarnya fungsi, peran, dan tanggungjawab dari advokat, pengacara, penasehat hukum adalah sama, perbedaannya hanya jika dilihat dari segi kompetensinya saja.

Secara historis peran advokat atau penasehat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang masih berupa kesadaran dan norma moral. Sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan (enforceable). Seiring dengan perkembangan hukum, masyarakat sebagai subjek hukum membutuhkan seseorang yang dapat membantunya dalam menegakkan keadilan baginya, memecahkan permasalahan yang dihadapinya serta membantu dalam perkaranya. Oleh karena latar belakang demikian, dibutuhkanlah advokat atau pengacara sebagai penegak keadilan baginya. Sasaran menghadirkan pengacara selain itu juga adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran. Sehingga advokat dianggap sebagai penegak hukum.

B. Tugas dan Kewajiban serta Wewenang Advokat

Pelaksanaan hukum didalam masyarakat sangatlah bergantung pada kesadaran hukum suatu masyarakat dikarenakan ia menjadi subjek hukum. Namun selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga tergantung dan sangat ditentukan oleh pelaksanaan penegakan hukum oleh para petugas penegak hukum. Oleh karenanya banyak peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan oknum penegak hukum kurang paham dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Adapun tugas dan tanggungjawab yang diemban advokat dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut:

  • Menjunjung tinggi kode etik profesinya;
  • Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral dan agama;
  • Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
  • Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral;
  • Melindungi kliennya dari kedzaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat dzalim kepada pihak lain;
  • Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggungjawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
  • Menghindarkan diri dari berbagai bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;
  • Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada kepentingan pribadinya;
  • Antara kuasa hukum atau advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan.
  • Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
  • Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No. 5/KMA/1972 tentang golongan yang wajib memberikan bantuan hukum.

Dalam kode etik profesi advokat, selain ada kode etik kepribadian advokat juga terdapat kode etik terkait hubungannya dengan klien (pasal 4 kode etik advokat) yaitu:

  1.  advokat harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;
  2. tidak dibenarkan memberikan keterangan yang menyesatkan klien dan tidak dibenarkan pula untuk menjamin bahwa ia akan memenangkan perkara;
  3. dalam menentukan honorarium advokat harus mendasarkan pada kemampuan klien dan tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya yang tidak perlu;
  4. wajib menjaga rahasia klien bahkan sampai berakhirnya hubungan antara advokat dan klien tersebut;
  5. mementingkan kepentingan klien diatas kepentingan pribadinya;

Adapun kode etik yang berhubungan dengan cara kerja advokat khususnya dalam menangani perkara seorang advokat harus memegang rahasia yang berkaitan dengan rahasia jabatan yang melekat pada dirinya. Advokat dalam membela kliennya harus memegang teguh prinsip Equality before the Law yakni jaminan kesederajatan dihadapan hukum dan prinsip Presumption of innocence (Praduga tak bersalah) yakni menganggap kliennya benar berdasarkan data dan informasi yang diberikan padanya. Prinsip tersebut dilaksanakan agar didalam pembelaannya, seorang Advokat berani menjalankan profesi dan fungsinya dengan efektif.

C. Analisis Peran Advokat dalam Penegakan Hukum

Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun me­lalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian seng­keta lainnya (alternative desputes or conflicts resolu­tion). Bah­kan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiat­an pe­ne­gakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang di­mak­sudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah norma­tif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam se­gala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-be­nar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mesti­nya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu me­nyang­kut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau pe­nyimpangan terhadap peraturan perundang-undang­an, khu­susnya yang lebih sempit lagi melalui proses per­adil­an pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, ke­jak­saan, advokat atau pengacara, dan badan-badan per­adilan.

Secara sederhana, penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk menjadi sebuah tujuan hukum yakni keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya haruslah diwujudkan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi hukum menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan dengan baik. Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Pada dasarnya, penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jikalau antara unsur masyarakat dan unsur penegak hukumnya saling berkesinambungan dalam menjunjung tinggi prinsip serta tujuan hukum. Dari unsur penegak hukum ia harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil menentukan sah tidaknya kuasa hukum sedangkan syarat materiil menggambarkan apa yang dilakukan kuasa hukum benar-benar kehendak dari kliennya. Apabila ada perbedaan antara pihak formil dan pihak materiil maka yang dimenangkan adalah pihak materiil yaitu klien, sebagai pihak yang berkepentingan.

Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa status advokat sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Namun status advokat selain bermakna sebagai penegak hukum, juga bemakna sebagai profesi. Oleh karenanya sering terjadi benturan kepentingan antara keduanya. Apakah statusnya sebagai penegak hukum sama dengan penegak hukum lainnya, ataukah beda. Ketentuan pasal 5 UU Advokat tersebut memang telah merinci kedudukan dan wewenang advokat sebagai penegak hukum. Akan tetapi, timbul masalah apakah advokat/pengacara hanya harus membela kepentingan klien saja sehingga walaupun dia tahu bahwa kliennya salah, ia akan melakukan apa saja yang dibolehkan agar putusan hakim tidak akan merugikan klien, ataukah tugas advokat sama dengan tugas hakim atau penegak hukum lainnya yaitu untuk menegakkan hukum demi kepentingan umum dengan menyandang predikat penegak hukum. Sehingga konsekuensinya, advokat tidak boleh membela kepentingan klien secara membabi buta karena juga harus ikut menegakkan hukum.

D.  Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa: Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum karena setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat. Baik secara yuridis maupun sosologis advokat memiliki peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum.

Di negara kita, Peran advokat dalam penegakan hukum dirasa belum maksimal, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor. Diantaranya yaitu benturan kepentingan antara advokat sebagai penegak hukum yang harus menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran dan advokat sebagai profesi hukum yaitu kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakil dari klien (pihak yang berperkara). Sehingga seharusnya advokat dalam membela klien harus bertindak sebagaimana kode etik advokat yang bertugas untuk menegakkan keadilan bagi kliennya dan semuanya. Serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran sehingga tidak dibenarkan jika ia kukuh mempertahankan kesalahan klien, yang dicari adalah keadilan yang bersifat luas, bukan hanya kepentingan memenangkan perkara di Pengadilan.

Demikian pula halnya UU Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada advokat dan Organisasi Advokat. Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar kode etik yang dibuat dapat ditegakkan. Infrastruktur tersebut membutuhkan budaya taat aturan di lingkungan advokat itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Tradisi taat aturan inilah yang masih harus dibudayakan secara luas. Selain itu, sebagai organisasi profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsip transparansi. Tanpa adanya transparansi dan partisipasi publik, Organisasi Advokat tidak akan dapat menjalankan fungsinya meningkatkan kualitas advokat demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Advokat.

  • Tersangka baik yang ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan pada sidang pengadilan atau tidak, berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pegadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana angka 3 huruf c). Hak tersangka ini merupakan pencerminan hak azasi manusia yang terpenting dalam pemeriksaan perkara pidana.
  • Tersangka yang terhadap dirinya akan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak menanyakan dan melihat surat perintah penangkapan dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Surat perintah penangkapan tersebut dibuat oleh pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya (Pasal 18).
  • Tersangka yang terhadap dirinya akan dilakukan penahanan atau penahanan lanjutan oleh penyidik atau penyidik pembantu atau penuntut umum berhak untuk menanyakan dan melihat surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap dirinya yang memuat identitas tersangka, alasan penahanan dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan (Pasal 20 sampai Pasal 25).
  • Tersangka berhak mengajukan keberatan atas penahanan jenis penahanan terhadap dirinya kepada penyidik yang melakukan penahanan tersebut. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari permintaan dalam keberatan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik yang bersangkutan, maka tersangka berhak mengajukan keberatan tersebut kepada penyidik atau instansi yang bersangkutan dengan disertai alasan. Penyidik atau atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut.
  • Tersangka, (atau melalui penasihat hukumnya) berhak untuk memohon kepada Pengadilan Negeri setempat agar mengadakan Prapradilan untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan terhadap dirinya (Pasal 77 sampai dengan Pasal 83).
  • Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, penuntut umum kemudian segera mengajukan perkaranya ke pengadilan dan pengadilan segera mengadili (Pasal 50). Dalam hal tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik (Pasal 122). Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan lamanya proses pemeriksaan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tersangka atau terdakwa terjamin hak-haknya untuk segera diperiksa oleh penyidik. Setelah penyidik selesai mengadakan pemeriksaan, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum, setelah penuntut umum melakukan penelitian, maka berkas perkara tersebut diajukan ke Pengadilan dan terdakwa segera diadili.
  • Tersangka untuk mempersiapkan pembelaan hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh apa yang disangkakan kepadanya dalam waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51). Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia telah merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian akan diketahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.
  • Tersangka pada tingkat penyidkian berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun juga (Pasal 52 dan Pasal 177). Tersangka tidak dibebani pembuktian (Pasal 66). Hak tersangka ini sesuai dengan tujuan dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu mencari kebenaran materil. Hak tersangka ini dalam pengertiannya memberikan keterangan tanpa tekanan atau paksaan apapun, sehingga tersangka atau terdakwa bebas dari rasa takut atau bebas dari pengaruh pihak lain.
  • Tersangka setiap waktu berhak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 35). Hal ini sangat penting, mengingat tidak semua tersangka mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang disangkakan kepadanya.
  • Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum (selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan), dan memilih sendiri penasihat hukumnya. Untuk itu tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 54, 55, dan Pasal 57). Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih dan bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukumnya sendiri, berhak untuk mendapatkan bantuan dengan cuma-cuma dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 56). Untuk kelancaran pelaksanaan bantuan hukum ini, tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya pada setiap tingkat pemeriksaan dan pada setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 62 jo Pasal 73 jo Pasal 69 dan Pasal 70).
  • Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses Peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
  • Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60), dan juga dapat melalui perantaraan penasihat hukumnya dalam hal tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan (Pasal 61), serta tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63) dan juga kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58).
  • Tersangka atau terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64) dan berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
  • Tersangka atau penuntut umum berhak meminta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67).
  • Tersangka berhak menuntut ganti rugi kerugian dan atau rehabilitasi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan melalui hakim prapradilan (Pasal 68, Pasal 95, Pasal 97 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 83).