Polri akhirnya menetapkan Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama setelah melakukan gelar perkara terbuka pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 kemarin. Terhadap hal ini, LBH AMIN menghormati keputusan Polri dan proses hukum yang sedang berlangsung dalam kasus tersebut.

Namun demikian, dari sudut akademis dan sudut pandang kajian ilmiah hukum, LBH AMIN mempertanyakan dasar apa yang digunakan Polri dalam menetapkan Ahok sebagai Tersangka kasus penistaan agama?

Dalam hal ini Ahok dijerat pasal penistaan agama Pasal 156a yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

  1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sesuai aturan hukum pidana, maka pemidanaan terhadap seseorang baru dapat dilakukan apabila seluruh unsur-unsur dalam pasal yang disangkakan haruslah terpenuhi. Dalam hal ini, maka bila Ahok dituduh melakukan penistaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156a, maka seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut haruslah terpenuhi.

Pertanyaannya, apakah unsur-unsur pasal yang disangkakan terpenuhi?

Bahwa kata-kata Ahok yang dipersoalkan adalah ” Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya karena dibohongi pakai Al-Maidah 51 macam-macam itu…”

Jika dilihat dari kalimat tersebut, artinya sebenarnya yang menjadi subjek yang dibicarakan adalah bukan mengenai agama Islam, namun hanya terbatas pada 1 ayat dari kitab suci agama Islam. Oleh karena itu apakah ketika membicarakan 1 ayat dari ribuan ayat kitab suci sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penistaan terhadap suatu agama? Mungkin akan menjadi lain ceritanya jika dalam pidato tersebut Ahok secara khusus berbicara mengenai ajaran agama Islam, kemudian mempertanyakan kebenaran ajaran agama Islam, ataupun membahas dan mengkritik ajaran ataupun nabi dari agama tersebut. Jika hal tersebut disampaikan oleh Ahok dalam pidato, maka wajar saja dan menjadi relevan jika kemudian Ahok mungkin dianggap melakukan penistaan agama Islam. Namun faktanya, dalam pidato tersebut, Ahok tidak sedang membahas mengenai agama Islam, dan poin yang mau disampaikan oleh Ahok konteksnya adalah terkait urusan memilih calon dalam pemilihan kepada daerah DKI.

Apakah dengan mengatakan ” Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya karena dibohongi pakai Al-Maidah 51 macam-macam itu…” telah memenuhi unsur pasal yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama? Tentu saja tidak. Karena tidak ada ajakan untuk memusuhi agama Islam, ataupun pernyataan-pernyataan yang maksudnya adalah membuat buruk dan ternoda agama tersebut.

Belum lagi, sebenarnya yang menjadi kata kunci disini adalah kata: “pakai”. Keberadaan kata “pakai” menjadi sangat krusial karena yang menjadi inti disini adalah bukan ayat Al Maidah 51 yang berbohong, namun ayat Al Maidah 51 yang digunakan oleh orang-orang untuk membohongi. Kedua hal tersebut jelas sangat berbeda.

Selain unsur dari pasal yang belum terpenuhi, harus diperhatikan juga mengenai mens rea atau niat jahat/kehendak jahat dari orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana. Seseorang baru bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan memiliki mens rea niat jahat/kehendak jahat.

Dalam hal ini, ketika memberikan pidato saat acara Pemprov DKI di kepulauan seribu, apakah pidato tersebut memang sejak awal dimaksudkan oleh Ahok karena niat jahat/kehendak jahatnya untuk menista agama Islam? LBH AMIN yakin bahwa orang awam yang tidak mengerti hukum pun tau bahwa pidato di acara Pemprov DKI di kepulauan seribu dimana Ahok berbicara dalam kapasitasnya sebagai gubernur yang memberikan kata sambutan sekaligus memaparkan program-program Pemprov DKI di wilayah kepulauan seribu, tentu bukanlah pidato yang dimaksudkan dan dikehendaki untuk menista agama.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2104, maka agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana, maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Adapun dalam Pasal 184 KUHAP diatur yang termasuk alat bukti adalah alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.

Alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa hanya didapatkan di dalam persidangan oleh hakim. Oleh karena itu yang tersedia hanyalah alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli dan alat bukti saksi. Mengingat pasal yang disangkakan adalah mengenai penistaan agama, maka alat bukti yang paling dimungkinkan dan menjadi kunci untuk digunakan dalam menentukan ada tidaknya penistaan agama adalah alat bukti keterangan ahli. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah keterangan ahli yang seperti apakah yang dipergunakan oleh Polri sebagai alat bukti, mengingat cukup banyak ahli yang justru menyatakan bahwa kalimat yang disampaikan oleh Ahok tidaklah masuk ke dalam kategori penistaan agama.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka LBH AMIN berpendapat bahwa tuduhan penistaan agama yang disangkakan kepada Ahok sangatlah sumir dan tidak berdasar. LBH AMIN meyakini dan patut diduga bahwa pengaduan, laporan yang dilakukan oleh pihak pengadu lebih disebabkan adanya motif dan agenda lain yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu yang melakukan pelaporan dan pengaduan tersebut.

Oleh karena itu LBH AMIN mendorong dan meminta agar dalam melakukan proses hukum terhadap kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, Polri tidak tunduk dan terjebak dalam desakan-desakan pihak-pihak serta kelompok-kelompok keagamaan tertentu. LBH AMIN mengingatkan semua pihak agar kita sama-sama menjaga jangan sampai timbul kriminalisasi gaya baru, dimana pelaksanaan proses hukum semata-mata didasarkan atas desakan dan tekanan sekelompok orang atau proses hukum yang dilaksanakan dengan dalih menjaga kepentingan yang lebih besar seperti stabilitas keamanan dan ketertiban sehingga akhirnya demi menghindari ancaman demo dan pengerahan massa oleh kelompok-kelompok ormas tertentu, maka dikorbankanlah hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.

Sejatinya hukum dan penegakannya harus dilaksanakan semata-mata demi tegak dan terciptanya supremasi hukum dan bukan untuk pemuas hasrat dan kepentingan segelintir orang dan golongan.