Latar Belakang Pendirian LBH

siapa-kamiLBH Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH AMIN) adalah lembaga non profit yang memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi kepada masyarakat yang tidak mampu guna melindungi hak asasi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tujuan lembaga bantuan hukum pada UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu, LBH AMIN juga merupakan lembaga yang melakukan berbagai penelitian dan kajian khususnya kajian di bidang kebijakan pemerintah dan politik hukum sehingga menjadi masukan untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

LBH Advokasi Masyarakat Indonesia didirikan dengan visi dan misi yang tertuju kepada perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan tidak memandang suku, agama, ras dan golongan karena semua orang sama kedudukannya di mata hukum dan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum. LBH Advokasi Masyarakat Indonesia didirikan oleh beberapa advokat yang telah banyak menangani kasus-kasus yang bersentuhan dengan rasa keadilan masyarakat dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Dengan telah lahirnya UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menjadi kesempatan bagi para pendiri LBH Advokasi Masyarakat Indonesia untuk bergabung, menyatukan visi dan misi untuk mendirikan suatu lembaga bantuan hukum yang bermutu, mengedepankan perlindungan Hak Asasi masyarakat Indonesia baik secara litigasi maupun non litigasi, mensosialisasikan berbagai hak-hak tersangka dan korban, serta melakukan berbagai penelitian, pengembangan dan kajian di bidang kebijakan dan politik hukum di Indonesia.

Visi :

“Mendampingi Masyarakat Indonesia Menuju Cita-Cita Hukum Pancasila”

 Misi :

“Mengadvokasi dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia

 Tujuan :

Tujuan yang ingin dicapai oleh LBH AMIN akan dilakukan cara-cara, antara lain, sebagai berikut:

  1. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum/atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap klien-nya di dalam maupun di luar pengadilan
  2. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada para tahanan dan penghuni Lapas terkait perlindungan hukum dan hak-hak hukum lainnya yang mereka miliki selaku warga negara Indonesia.
  3. Melakukan diskusi-diskusi, penerangan, penerbitan buku dan brosur yang terkait dengan hak-hak hukum dan perlindungan hukum.
  4. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga/badan-badan/instansi Pemerintah guna mensosialisasikan hak-hak hukum serta pengetahuan hukum bagi masyarakat Indonesia.
  5. Menyediakan pelatihan-pelatihan hukum bagi mahasiswa fakultas hukum dan bagi para sarjana hukum/relawan yang bersedia meluangkan dan mengabdikan sebagian waktunya guna melindungi kepentingan hukum dan perlindungan hukum masyarakat Indonesia.

Yang menjadi dasar hukum pendirian LBH Advokasi Masyarakat Indonesia, yakni:

  • UUD NKRI Tahun 1945 ;
  • UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ;
  • Akta Pendirian LBH Advokasi Masyarakat Indonesia No.01 Tanggal 11 Februari 2016 dibuat dihadapan Notaris PUTRY SETIANINGSIH, SH., M.Kn ;
  • Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor : AHU-0051546.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Masyarakat Indonesia ;
  • Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Kelurahan Semper Timur No : 056/27.1.0/31.72.04.1005/-071.562/2016 tanggal 28 Maret 2016 ;
  • NPWP LBH Advokasi Masyarakat Indonesia No. 75.714.979.4-045.000.

Pendiri LBH

1. Juventhy M Siahaan, SH., MH
2. Agung Budi Raharjo, SH., MH
3. Buyung RB Nasution, SH., MH

Dewan Pengawas

Dedi Abdullah

Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum

Juventhy M Siahaan, SH., MH

Direktur Advokasi Kebijakan & Jaringan Lembaga

Agung Budi Raharjo, SH., MH

Kepala Divisi Litigasi Dan Bantuan Hukum

Sonny Cresnhantya MP., SH

Kepala Divisi Advokasi Kebijakan & Jaringan Lembaga

Santo Vans Jeffri Sinaga, SH

Opini dan Artikel Hukum