Debora bayi berusia empat bulan harus meregang nyawa akibat keterlambatan penanganan medis oleh pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Putri dari pasangan Henny Silalahi dan Rudianto Simanjorang akhirnya meninggal diduga dikarenakan tidak mendapat penanganan optimal oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga di kawasan Kalideres, Jakarta karena keluarga korban bayi Debora tidak dapat membayar uang muka biaya pengobatan.

Adapun kronologi kasus Debora yaitu sebagai berikut:

“Sudah kurang lebih seminggu bayi saya pilek dan batuk-batuk,” kata Henny
dan pada Sabtu malam, Debora mengeluarkan keringat terus menerus sampai pukul 03.00 pagi, saya melihat Debora mulai sesak napas, tanpa pikir panjang saya langsung membangunkan suami untuk menghantar Debora ke rumah sakit terdekat, yakni RS Mitra Keluarga Kalideres. Sesampainya disana, Dokter jaga saat itu Irene Arthadianty Indrajaya, langsung melakukan tindakan medis pertolongan pertama dengan melakukan penyedotan (suction), pada saat itu Debora dipasangi berbagai macam alat medis seperti monitor, infus, uap dan sudah diberikan obat-obatan, sampai pada pukul 03.30 debora dapat bernafas dan menangis kencang. Setelah kejadian tersebut dokter Irene, menganjurkan untuk penanganan secara maximal Debora harus masuk Pediatric Intensive Care Unit (PICU) dikarenakan usia Debora. Suami Rudiantopun segera bergegas untuk menghadap dan mengurus bagian administrasi agar bayinya dapat disembuhkan, namun sesampainya di bagian administrasi Rudianto disodori pembiayaan uang muka fasilitas tersebut sebesar Rp.19.800.000,-
Naas pada saat itu pasangan tersebut hanya mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- yang mengakibatkan pengembalian uang tersebut dikarenakan uang tersebut kurang dan Debora tidak bisa masuk PICU, segala upaya dari pasangan tersebut sudah dilakukan, sampai memohon sangat kepada pihak rumah sakit untuk memberikan kebijakan mengenai biaya fasilitas yang kurang, sayangnya oleh dokter, Rudianto dan Henny malah hanya dibuatkan surat rujukan ke ruamh sakit lain yang memiliki fasilitas PICU dan menerima Akses kerja sama penggunaan Kartu BPJS Kesehatan.

Selanjutnya sekitar pukul 09.00, saat itu Henny di hubungi kerabatnya mengenai ketersediaan ruang PICU di RS Koja, tanpa pikir panjang saat itu Henny pun menelfon dokter anak di RS Koja dan terhubung dengan Dokter Irfan, namun, telpon tiba-tiba terhenti saat suster yang menjaga Debora datang dengan Panik, “Feeling saya sudah tidak enak, kurang lebih lima menit, saya dipanggil masuk, dan saya melihat wajah Debora yang sudah pucat, dan mata sudah ke atas,” kata Henny. Monitor jantung sudah menunjukan garis lurus, Henny dan suami hanya bisa memegangi tangan Debora, dan meminta untuk Debora bertahan, pada saat itu Dokter dan suster pun menyerah, mereka langsung pergi meninggalkan Debora, suster hanya berkata mereka TURUT BERDUKA CITA.

Mengapa Rumah Sakit lebih mengedepankan dan berorientasi pada profit/keuntungan ketimbang pada kebutuhan sosial dan pelayanan kesehatan yang sifatnya genting dan gawat darurat? Padahal sangat jelas negara mengatur secara tegas bahwa semua masyarakat Indonesia harus dilindungi, termasuk dalam hal layanan kesehatan dalam kondisi apapun.

Bila kita kembali kepada dasar Negara dan konstitusi negara ini yakni UUD 1945, maka pada Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945 “bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Dalam pasal ini jelas dikatakan bahwa seluruh masyarakat yang ada di negara ini berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya tanpa ada suatu perbedaan, baik secara ekonomi maupun secara lainnya, namun bila kita kaitkan dengan kasus Debora, si bayi mungil tersebut ternyata harus meregang nyawa karena ketidamampuan ekonomi orang tuanya.

Berdasarkan data yang kami peroleh, ternyata kasus seperti yang dialami Debora bukanlah kasus yang pertama. Sebelumnya pernah terjadi kasus dimana Pasien bernama Reny Wahyuni ditolak tujuh rumah sakit di Kota Bekasi dan akhirnya melahirkan dengan kondisi anaknya telah meninggal dunia. Pasien miskin anak pemulung ditolak berobat di RSUD Purwokerto, Dera Nur Anggraini Bayi pasangan Eliyas Setya Nugroho dan Lisa Darawati sangat tragis ditolak 10 Rumah Sakit dan masih banyak kasus-kasus lainya yang hanya menyita perhatian sesaat dan redup dengan sendirinya, seakan usang termakan waktu tanpa ada keadilan bagi korbannya.
Kini melalui kasus bayi Debora, seluruh media nasional serempak, menongolkan beberapa tokoh, element masyarakat dari Mentri, Gubernur, Ahli Kesehatan hingga tokoh masyarakat yang seakan-akan meledak memberikan opini pada saat korban ditemukan. Namun bagaimana langkah preventif untuk ke depannya? Lalu bagaimana sanksi kepada Rumah Sakit serta perlindungan terhadap masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terutama dalam keadaan genting dan gawat darurat?

Dari sudut regulasi sebenarnya Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur mengenai hal tersebut. Pada Pasal 32 ayat 1 telah diatur bahwa: ” dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik PEMERINTAH MAUPUN SWASTA wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa Pasien dan pencegahan pencatatan terlebih dahulu.

Pasal 32 ayat 2:” Dalam keadaan darurat, Fasilitas pelayanan kesehatan BAIK PEMERINTAH MAUPUN SWASTA dilarang MENOLAK PASIEN dan/atau MEMINTA UANG MUKA”.

Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Pasal 29 ayat 1 huruf F: ” Setiap Rumah Sakit mempunyai KEWAJIBAN: melaksanakan FUNGSI SOSIAL antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan GAWAT DARURAT tanpa uang MUKA, AMBULAN gratis, pelayanan KORBAN BENCANA dan KEJADIAN LUAR BIASA, atau BAKTI SOSIAL BAGI MISI KEMANUSIAAN”.

Mengacu pada kedua ketentuan tersebut, seharusnya tanpa memandang bulu entah menggunakan kartu BPJS ataupun menggunakan dana pribadi ketika PASIEN dalam keadaan darurat, maka seketika itu Rumah Sakit wajib menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya memberikan pertolongan sesuai dengan misi dan spirit dari didirikannya rumah sakit tersebut yaitu untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Oleh karenanya, atas kasus yang menimpa Alm. Debora bayi pasangan Henny dan Rudi LBH AMIN mengambil sikap sebagai beriku:

1. Kami menyayangkan dan mengecam kebijakan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres yang telah menolak memberikan pelayanan medis terhadap bayi Debora dikarenakan ketidaksanggupan orang tuanya yang tidak dapat membayar uang muka biaya pengobatan. Seharusnya apabila Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku maka berdasarkan Pasal-Pasal yang telah kami tuliskan diatas, jelas setiap RUMAH SAKIT mempunyai KEWAJIBAN untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa Pasien dan pencegahan pencatatan terlebih dahulu.
2. Terhadap para pelaku yang didalamnya, baik management Rumah Sakit ataupun tenaga AHLI yang berperan di dalam kejadian tersebut untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di mata Hukum, terkhusus tenaga AHLI yang terlibat dikarenakan dalam Kode Etik Kedokteran Pasal 7D dikatakan bahwa SETIAP DOKTER HARUS SENANTIASA MENGINGAT AKAN KEWAJIBANYA MELINDUNGI HIDUP MAKHLUK INSANI;
3. Pemerintah wajib bertindak tegas memberikan sanksi kepada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres untuk menjadi pelajaran berharga bagi Rumah Sakit lainnya agar kedepannya tidak hanya mengejar dan mengedepankan kepentingan bisnis dan keuntungan semata, tetapi mengedepankan tugas dan tanggung jawab sosial Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan dan penyelamatan nyawa pasien dalam keadaan genting dan gawat darurat;
4. LBH AMIN juga mendesak pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas dan segera melakukan penyidikan terkait kasus ini, sehingga setiap pihak yang bersalah dan terbukti melakukan pelanggaran hukum agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Atas kepergian Alm. Debora, kami mengucapkan turut Berduka Cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan kami pun akan berkomitmen mengawal kasus ini agar terus berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan sampai terciptanya Keadilan bagi keluarga korban.

Semoga kasus ini akan menjadi pembelajaran kita bersama dan dalam kesempatan kali ini LBH AMIN ingin memberikan informasi mengenai Upaya hukum yang dapat diambil oleh Pasien/Keluarga Pasein bilamana kasus ini kembali terjadi nantinya :

Pasal 32 huruf Q Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
“Setiap pasien mempunyai hak: menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana;”. (dalam pasal ini pasien diberikan hak dan kesempatan untuk mempertahankan segala hak-haknya bilamana atas kebijakanya rumah sakit menimbulkan kerugian bagi Pasienya, Pasal inilah yang menjadi Jaminan untuk Pasien dapat melakukan Upaya Hukum)

Upaya Hukum kami bagi menjadi 2:

Pertama: Upaya Hukum Perdata, Pasien dapat mengajuukan gugatan ke Pengadilan mengenai Perbuatan Melawan Hukum, dan atau Pasien dapat menyelesaikan permasalahan nantinya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap Rumah Sakit yang mengakibatkan kerugian terhadap Pasien.

Kedua: Upaya Hukum Pidana, atas timbulnya kerugian terhadap Pasien, Pasien dapat membuat laporan kepolisian yang ditujukan kepada Pimpinan/ Management Rumah Sakit dan atau tenaga kesehatanya karna atas perbuatanya telah menimbulkan kerugian. Pasal 32 ayat 2 “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka”

Pasal 190 ayat 1 “Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 190 ayat 2 “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Demikianlah sikap kami terhadap kasus yang menimpa bayi mungil, Alm. Debora. pada kesempatan ini kami LBH. AMIN MEMINTA dan atau MENGHIMBAU kepada seluruh masyarakat agar turut serta secara aktif untuk mesosialisasikan uraian ini agar dapat membantu memberikan edukasi tambahan kepada segala masyarakat terkhusus masyarakat yang mempunya keterbatasan dan agar nantinya kasus-kasus seperti ini tidak lagi menimpa masyarakat Indonesia untuk kedepannya.

Masalah waris merupakan masalah yang sering terjadi di lingkup masyarakat saat ini. Banyak permasalahan yang terjadi diantara ahli waris maupun mereka yang menganggap sepihak dirinya ahli waris. Karena merasa tidak adil dalam pembagian warisan, hubungan persaudaraan pun menjadi berantakan. Ada yang merasa harus lebih besar mendapatkan warisan karena si ahli waris yang lebih tua dari ahli waris lainnya. Pada dasarnya dalam pembagian harta waris harus dibagi berdasarkan peraturan yang ada.

Ahli waris yang beragama islam harus dibagi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sedangkan ahli waris yang bukan beragama islam pembagiannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 171 huruf c yang berbunyi “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Sedangkan di dalam Pasal 832 KUHPerdata menjelaskan “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini”. Jadi yang dikatakan ahli waris itu adalah mereka yang memiliki hubungan sedarah dengan pewaris yang nanti dengan sendirinya mendapatkan harta peninggalan dari pewaris. Dalam hal ini tertera pada pasal 833 KUHPerdata yang berbunyi “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”.

Menurut hukum waris Islam ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan:

1. Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal. Sehingga jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah
2. Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
3. Antara pewaris dan ahli waris memiliki hubungan seperti:

• Hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, paman, dan lain-lain.
• Hubungan pernikahan, yaitu suami atau isteri. Pernikahan itu harus memenuhi dua syarat:
• Perkawinan sah menurut syariat islam, yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
• Saat terjadi pewarisan salah satu pihak suami atau istri tidak dalam keadaan bercerai.
• Apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi maka hartanya akan diserahkan kepada baitul Mal (perbendaharaan Negara Islam) untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umat islam.

Sedangkan yang diatur dalam KUHPerdata yang berhak mewaris adalah:

Golongan I, yang terdiri dari: suami/isteri yang hidup terlama dan anak2 serta cucu (keturunan) pewaris (dalam hal anak pewaris meninggal dunia). (pasal 852 BW)

Golongan II adalah: orang tua dan saudara kandung dari pewaris termasuk keturunan dari saudara kandung pewaris. (pasal 854 BW). Golongan II ini baru bisa mewarisi harta pewaris dalam hal golongan I tidak ada sama sekali. Jadi, apabila masih ada ahli waris golongan I, maka golongan I tersebut “menutup” golongan yang diatasnya

Golongan III :Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris (Contohnya: kakek dan nenek pewaris, baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak. Mereka mewaris dalam hal ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada.

Golongan IV adalah:

• Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu
• keturunan paman dan bibi sampai derajat ke enam dihitung dari pewaris
• saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat ke enam di hitung dari pewaris. Dari golongan inilah telah ditentukan yang berhak didahulukan mendapat waris dan pengganti ahli waris jika ahli waris yang utama tidak ada. Dan nantinya untuk menentukan ahli waris harus membuat surat keterangan ahli waris yang nantinya akan ditetapkan oleh hakim melalui penetapan pengadilan.

Agar tidak ada permasalahan antara hak-hak dari ahli waris kami dari LBH AMIN siap membantu masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan hak warisnya sebagai ahli waris menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Jika ada masyarakat yang bermasalah dalam pembagian waris dapat menghubungi LBH AMIN. Kami siap membantu.

Baru-baru ini Kantor Urusan Agama (KUA) di Bantaeng Sulawesi Selatan menolak permohonan sepasang kekasih yang ingin melangsungkan perkawinan di daerahnya. Alasan penolakan tersebut telah di jelaskan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Bantaeng dikarenakan pasangan kekasih ini merupakan pasangan dibawah umur. Diketahui pasangan kekasih tersebut saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pria berusia 15 tahun dan wanitanya berusia 14 tahun. Yang melatarbelakangi mereka ingin melangsungkan perkawinan bukan karena atas dasar perjodohan atau hamil di luar nikah, tetapi didasarkan pada calon mempelai wanita takut tidur sendiri. Hal tersebut didukung oleh keterangan tante dari calon mempelai wanita, bahwa ia takut sendiri, karena ibunya meninggal setahun yang lalu dan ayahnya yang kerap pergi keluar daerah karena pekerjaan.

Walaupun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA), pasangan kekasih tersebut bersikukuh untuk tetap dapat melangsungkan perkawinannya dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Bantaeng. Hasilnya permohonan dispensasi tersebut dikabulkan sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat menolak perkawinan mereka.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini juga mengatur mengenai batasan usia untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai, sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
(2) Dalam hal penyimpangan pada ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Pasal inilah yang menjadi alasan Kantor Urusan Agama (KUA) Bantaeng menolak permohonan perkawinan yang diajukan oleh pasangan dibawah umur tersebut. Dalam hal tidak diizinkan melakukan perkawinan karena belum cukup umur, bukan berarti perkawinan itu dilarang oleh Undang-undang. Karena ketika perkawinan itu dilarang oleh Undang-undang dengan alasan umur, maka perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat di dispensasi. Hanya saja di dalam Undang-undang perkawinan terkhusus Pasal 7 terdapat celah yang bisa digunakan untuk mereka yang menginginkan perkawinan dibawah umur ini terjadi. Pada praktiknya ketika terjadi penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena alasan umur, pasangan kekasih yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) memanfaatkan Pasal 7 ayat 2 dengan cara meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Tidak sedikit pasangan yang meminta dispensasi perkawinan akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama.

Kami dari LBH AMIN sangat menyayangkan atas terjadinya perkawinan anak di bawah umur dengan memanfaatkan dispensasi Pengadilan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan. Karena dengan terjadinya perkawinan yang terbilang terlalu cepat ini dapat merusak pendidikan mereka karena mereka tidak berpikir lagi untuk belajar tetapi sudah berpikir untuk mencari nafkah demi keluarga yang mereka bangun. Biarkan anak-anak tumbuh sebagaimana mestinya dan biarkan mereka mendapatkan pendidikan selayaknya anak-anak seusia mereka demi masa depan nantinya. Dan juga alangkah lebih baik, untuk pemberian dispensasi ini harus lebih selektif lagi. Dikawatirkan nanti dikemudian hari akan banyak pasangan dibawah umur yang mengajukan dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan karena alasan takut tidur sendiri. Kami berharap jangan sampai terjadi lagi anak dibawah umur yang mengajukan permohonan perkawinan sebelum waktunya. Tetapi bagaimapun juga dikabulkan atau tidaknya dispensasi dari Pengadilan merupakan mutlak dari hasil pertimbangan Hakim. Kita tidak dapat mengintervensi Hakim dalam mengambil keputusan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut telah tertuang dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penanganan dan pembuktiannya memerlukan keahlian khusus dibidangnya. Sistem Penanganan dan pembuktian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku tindak pidana korupsi tersebut secara sah dan meyakinkan secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan/atau juga secara melawan hukum menyalahkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karna jabatan atau kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam lingkup pembuktian, tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum, karena beban pembuktian keseluruhan dibebankan kepada penuntut umum. Untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah menerapkan Pembuktian Terbalik terhadap perkara-perkara korupsi. Memang penerapan pembuktian terbalik ini sempat menarik perhatian para pakar hukum di Indonesia berhubung Pembuktian Terbalik dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dan bertentangan dengan Asas Praduga tak Bersalah atau Presumption of Innocent.

Masalah pembuktian memang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu Tindak Pidana Korupsi agar pembuktiannya benar-benar dilakukan secara cermat, begitu juga dengan sistematika penyusunan dakwaan, dan uraian dakwaannya, karena berdasarkan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Surat dakwaan yang tidak di uraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut batal demi hukum.

Menurut Ansorie Sabuan (1990:186-189) bahwa dalam teori dikenal adanya 4 (empat) sistem pembuktian, yaitu:

1. Sistem Keyakinan Hakim Belaka.
   Dalam sistem ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, jadi dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya menurut hati nuraninya semata-mata untuk menentukan apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak dan apakah perbuatannya terbukti atau tidak ;

2. Sistem menurut Undang-Undang yang positif (positief wettelijk)
   Sistem ini dengan jelas menentukan alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim, asal alat bukti itu sesuai undang-undang.

3. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (negatieve wettelijke).
   Berdadasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP.

4. Sistem Pembuktian Bebas (vrij bewijstheorie).
   Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim didalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan dalam mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam undang-undang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain asal saling berkaitan dengan alat bukti yang lainnya.

KEWENANGAN KPK DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI

Dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Akan tetapi, pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 50 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI

Untuk melakukan penyidikan, wewenang kejaksaan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 UU Kejaksaan, Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Selanjutnya bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Pasal 17 secara tegas menyebutkan kejaksaan adalah sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). Pasal inilah yang menjadi acuan untuk memberikan kewenangan kejakasaan bertindak selaku penyidik tindak pidana korupsi, begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (d) yaitu melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM.

KEWENANGAN PEJABAT KEPOLISIAN RI DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI

Mengacu pada Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Jo. Pasal 6 KUHAP.

Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam penjelasan Pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan asas “praduga tak bersalah”.

Hal demikian juga dikatakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Di dalam hal. 274, Yahya menyatakan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana, penutut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Di Indonesia, sistem pembalikan beban pembuktian dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“”UU Tipikor”), tetapi yang diterapkan dalam UU Tipikor adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang. Sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dijelaskan dalam penjelasan UU Tipikor tersebut, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Mengenai sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang ini dapat kita lihat dalam Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor:

Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor:

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

Selain di dalam UU Tipikor, sistem pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat dapat dirangkum dalam disarikan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang;
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara;
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
11. Dengan menggelapkan,menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa koruspi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.

Dapatkah kelalaian debitur dalam membayar angsuran memberikan/melahirkan hak kepada pihak leasing kendaraan bermotor untuk menarik kendaraan tersebut secara paksa?

(Studi kasus terhadap seorang debitur yang lalai dalam membayar cicilan kendaraan bermotor dengan tempo kurang dari 3 bulan, dimana kemudian kreditur/pihak leasing menggunakan jasa debt collector untuk menarik kendaraan tersebut secara paksa)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia, mengharuskan pihak leasing untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak debitur untuk disidangkan agar kedua belah pihak antara kreditur dan debitur tidak mengalami kerugian.

Proses hukum yang ditempuh adalah sebagai berikut:

• Sengketa disidangkan (Pihak kreditur mendaftarkan ke pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut untuk disidangkan);
• Penyitaan kendaraan oleh pihak pengadilan;
• Pelelangan kendaraan bermotor oleh pengadilan
  (Hutang debitur akan dilunasi dari hasil lelang tersebut dan sisa dari lelang akan di berikan ke pihak debitur)

Dengan adanya peraturan tersebut, maka jelas penarikan paksa dengan menggunakan jasa pihak “Debt collector” bukanlah suatu tindakan/perbuatan yang dibenarkan secara hukum, bahkan justru merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diancam dengan ancaman pidana, yaitu:

Perampasan dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Oleh karena itu, debitur yang ditarik secara paksa kendaraannya dapat segera melaporkan tindakan penarikan kendaraan tersebut ke kantor kepolisian terdekat, guna meminta perlindungan hukum dan melaporkan tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh debt collector tersebut.

Dari kedua dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh pihak ketiga (debt collector) yang dikarenakan kelalaian dalam pembayaran cicilan tidaklah dibenarkan dalam hukum, dan hal tersebut jelas akan sangat merugikan kepentingan hukum dari pihak debitur.

Oleh karena itu, LBH AMIN sangat menyayangkan tindakan-tindakan pihak leasing yang masih menggunakan jasa debt collector untuk melakukan penarikan paksa unit kendaraan yang dicicil oleh pihak debitur. LBH AMIN mendorong dan mengharapkan agar pihak Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator dan pengawas terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan agar selalu memberikan pengawasan dan secara tegas memberikan sanksi terhadap pihak lembaga keuangan yang menggunakan praktek-praktek penarikan paksa yang jelas merugikan masyarakat selaku debitur dan konsumen.

Di sisi lain, LBH AMIN juga mengajak masyarakat umum agar bilamana mengalami peristiwa atau situasi dimana debt collector atau orang suruhan dari pihak leasing bermaksud untuk menarik kendaraan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah meminta surat tugas dari orang tersebut dan memfotocopy surat tugasnya. Selanjutnya masyarakat jangan takut untuk mempertahankan barang/kendaraan yang ingin ditarik oleh pihak leasing ketika kita tidak bisa melanjutkan cicilan. Katakan dan tegaskan kepada mereka bahwa tindakan penarikan paksa adalah tindakan kejahatan yang akan berujung pidana. Katakan kepada mereka bahwa anda akan lapor polisi jika pihak leasing atau debt collector tetap melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan anda.

Demikianlah sekilas mengenai penarikan paksa kendaraan leasing. Semoga dengan penjelasan diatas, masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai persoalan penarikan paksa, sehingga dalam persoalan penarikan paksa kendaraan yang kerap terjadi dalam kredit leasing kendaraan bermotor, hak-hak masyarakat sebagai konsumen/debitur tetap terjaga dan mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya.

Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam keadilan.