DASAR HUKUM PENDIRIAN LBH & PERIZINAN

Yang menjadi dasar hukum pendirian LBH Advokasi Masyarakat Indonesia, yakni:

UUD NKRI Tahun 1945 ;
UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ;
Akta Pendirian LBH Advokasi Masyarakat Indonesia No.01 Tanggal 11 Februari 2016 dibuat dihadapan Notaris PUTRY SETIANINGSIH, SH., M.Kn ;
Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor : AHU-0051546.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Masyarakat Indonesia ;
Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Kelurahan Semper Timur No : 056/27.1.0/31.72.04.1005/-071.562/2016 tanggal 28 Maret 2016 ;

NPWP LBH Advokasi Masyarakat Indonesia No. 75.714.979.4-045.000.

STRUKTUR ORGANISASI LBH

Pendiri LBH	Saibun Manurung, SH., MH Daniel Hutabarat, SH., MH. Juventhy M Siahaan, SH., MH.
Dewan Penasehat	Buyung RB Nasution, SH. MH
Direktur Eksekutif LBH	Saibun Manurung, SH. MH
Direktur Litigasi	Juventhy M Siahaan, SH., MH.
Direktur Advokasi Kebijakan & Jaringan Lembaga	Daniel Hutabarat, SH., MH
Kepala Divisi Litigasi	Agung Budi Raharjo, SH. MH
Kabid Advokasi Kebijakan
Kabid Jaringan Antar Lembaga
Dewan Pengawas	Dedi Abdullah

Advokat dan Penegakan Hukum
June 4, 2016
A. Sejarah Advokat di Indonesia Istilah advokat sesungguhnya telah dikenal semenjak zaman Romawi yang jabatannya disebut officium nobile [...]
Hak-hak Seorang Tersangka Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
May 31, 2016
Tersangka baik yang ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan pada sidang pengadilan atau tidak, berhak untuk dianggap tidak bersalah [...]